Jangan Ragukan Komitmen Jokowi Dalam Mengawal Pancasila


Komitmen Jokowi tidak perlu diragukan dalam mengawal Pancasila sebagai dasar negara. Pernyataan ini menanggapi tema debat keempat yang berlangsung hari ini Sabtu 30/3. Tema yang bakal diangkat yakni soal ideologi, pemerintah, pertahanan, keamanan dan hubungan internasional.
"Keberanian Jokowi untuk membendung ideologi-ideologi transnasional yang menjadi anti-thesa terhadap Pancasila, seperti membubarkan organisasi misalnya HTI merupakan contoh konkrit sikap Jokowi yang tegas dalam mengawal ideologi Pancasila," tegas Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira menegaskan
Andeas mengambahkan, yang dibutuhkan kedepan di samping membendung, juga pemerintah memfasilitasi proses pembumian Pancasila sebagai landasan filosofi dan sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Ini harus muncul dalam program-program pemerintahan 5 tahun ke depan.
Dalam bidang pemerintahan, Jokowi tentu telah membangun pemerintahan yang efektif, koordinasi antar instansi instansi pemerintah, birokrasi yang efektif dengan semangat pelayanan publik harus menjadi fokus. Lebih dari itu rakyat pasti ingin mengetahui program konkrit apa yang akan dilakukan Jokowi untuk membangun pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Dalam bidang pertahanan dan keamanan, menurut dia, Jokowi telah membangun TNI yang profesional, terlatih didukung oleh Alutsista yang memadai di tiga matra, yakni darat, laut dan udara menjadi perhatian utamanya. Sementara aspek non military security yang menjadi wilayah tugas kepolisian akan terus ditingkatkan.
"Kemampuan Densus 88 dalam mengatasi terorisme dan BNN dalam penanggulangan ancaman narkoba perlu semakin ditingkatkan. karena dua aspek keamanan ini merupalan non military security threath paling serius yang kita hadapi saat ini," tegasnya.
Sedangkan pada bidang hubungan internasional, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dengan peningkatan peran untuk melayani misi pembangunan dalam negeri akan terus semakin ditingkatkan. Peningkatan peran politik luar negeri dalam 4,5 tahun terakhir baik di kawasan misalnya dalam pemanganan kasus Rohingnya, maupun keberhasilan diplomasi menggolkan Indonesia menjadi angota tidak tetap DK PBB merupakan contoh puncak-puncak keberhasilan politik luar negeri pemerintahan Jokowi 2014-2019.
"Perwakilan-perwakilan luar negeri kita harus menjadi agent of diplomacy dan agent of foreign trade and investment Perlindungan WNI harus lebih baik," kata Andreas.

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.