Transparansi, Akuntabilitas dan Komitmen Berantas Korupsi Menjadi Dasar Kuat Era Jokowi-JK



Eva Sundari Politisi PDI Perjuangan mengatakan, komitmen Jokowi-Jusuf Kalla yang kuat terhadap pemberantasan korupsi menjadi dasar kuat bagi tekad memajukan kesejahteraan umum. Ia menilai akuntabilitas di masa pemerintahan Jokowi-JK semakin membaik. Karena Jokowi terus memaksimalkan pelayanan publik dan memberantas korupsi.
"Jokowi-JK telah menyediakan prasyarat penting bagi Indonesia agar dapat bersaing dan menjadi pemenang masa depan, yaitu transparansi dan akuntabilitas," ungkap Eva melalui keterangan tertulisnya, Selasa (5/2).
Berhasilnya penandatanganan kerjasama Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Pemerintah Swiss merupakan bukti nyatanya. Penandatanganan kerjasama tersebut berlangsung di Bern Swiss kemarin (4/2) antara Menkumham Yasona Laoly dengan Bundes Councilor Karin Keller-Sutter.
"Kerjasama ini meruntuhkan mitos bahwa rahasia bank di Swiss tidak bisa dibobol sehingga menjadi tempat persembunyian harta-harta illegal dari WNI," tegas Eva
Pemerintahan Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Jokowi-JK, kata Eva sangat sigap memanfaatkan Gerakan Transparansi Keuangan Global yang bergulir sejak 2016. Hal tersebut pun direspon pemerintah secara cerdas termasuk dengan melahirkan Undang-Undang Pengampunan Pajak, dan diikuti UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
"Dengan adanya MLA ini maka upaya penegakan hukum di Indonesia terkait kejahatan-kejahatan kerah putih misalnya korupsi, money laundring, penghindaran pajak dll bisa dilaksanakan lebih efektif," ucap Eva.
Keberhasilan ini telah meningkatkan posisi Indonesia ke jajaran negara-negara maju lainnya. Hal tersebut secara otomatis meningkatkan tingkat kepercayaan para investor yang tentu berdampak positif pada seluruh perencanaan perluasan maupun pendalaman sektor keuangan dan perbankan Indonesia.
Terlebih kata Eva, berbagai kebijakan pemerintah dalam memerangi praktik korupsi telah berhasil mengantar kemajuan akuntabilitas di Indonesia. Berdasaekan Index Persepsi Korupsi 2018 oleh Transparansi Internasional ranking Indonesia membaik 7 poin dan scorenya membaik 1 poin angka ke 38 yang sebelumnya berada di angka 39.
Keberhasilan ini perlu diapresiasi, mengingat 50 persen negara lainnya tidak menunjukkan perbaikan, apalagi posisi Amerika justru menurun baik dari sisi score maupun peringkat ranking. Salah satu faktor yang diduga berkontribusi ke prestasi Indonesia ini adalah perbaikan transparansi, tata kelola anggaran dan tentu saja internal demokrasi di pemerintahan Jokowi-Jk selama 4 tahun ini.
"Fakta ini membantah dengan sendirinya tuduhan-tuduhan yang sebaliknya dari pihak oposisi terkait akuntabilitas pemerintahan," itutupnya.

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.