Program Kotaku Mendorong dan Memberdayakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat



Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh adalah bagian dari program Padat Karya Tunai yang bertujuan membangun infrastruktur kerakyatan seperti pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi kecil, penataan kawasan kumuh, penyediaan akses air minum dan sanitasi, serta hunian layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan Program Kotaku yang dilaksanakan secara sinergi antara pihaknya dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat, bertujuan meningkatkan akses infrastruktur kepada kawasan kumuh perkotaan.
"Kalau pemerintah daerah tidak bergerak dan masyarakat tidak terlibat aktif, maka program tidak akan berjalan. Bahkan kawasan yang sudah ditata akan kembali kumuh," kata Basuki Hadimuljono di Jakarta, Kamis (7/2).
Menurut Basuki, program tersebut merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR mendorong dan memberdayakan pemerintah daerah terkait dan partisipasi masyarakat. Dalam kurun waktu empat tahun (2015-2018), Pemerintah dinilai telah berhasil menangani 13.556 hektare kawasan kumuh perkotaan, dan pada 2019 ini akan kembali ditangani kawasan kumuh perkotaan seluas 2.564 hektare dengan anggaran Rp318,3 miliar.
"Sebagai program pemberdayaan masyarakat, keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sangat penting bagi kesuksesan program ini. Bahkan masyarakat juga secara swadaya turut mendanai pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar di daerahnya," ucapnya.
Program penataan kawasan kumuh perkotaan melalui Kotaku bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan komitmen Indonesia dalam melaksanakan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan.

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.