Devisa Terbesar Kita Adalah Pariwisata



Presiden Jokowi dalam acara Gala Dinner Peringatan HUT ke-50 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Puri Agung Convention Hall Jakarta mengatakan, peluang pariwisata Indonesia sangat besar, dan ini perlu digarap agar dapat memberikan devisa yang besar bagi negara.
"Peluang pariwisata sangat besar sekali, kita masuk 6 besar negara terindah di dunia kemudian kita juga masuk 10 besar negara yang wajib dikunjungi," katanya calon presiden nomor urut 01 itu.
Pada kesempatan itu, Jokowi didampingi sejumlah pejabat di antaranya Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Jokowi menambahkan bahwa devisa pariwisata sudah mencapai 16 miliar dolar AS sudah mengalahkan kelapa sawit, mengalahkan CPO. Dan sekarang sudah yang paling tinggi. Ia juga pernah menyampaikan kepada Menteri Pariwisata (Menpar) secara khusus terkait besaran anggaran untuk promosi pariwisata.
"Saya pernah menyampaikan ke Menpar sebenarnya butuhnya berapa sih untuk promosi. Pak Menpar minta Rp7 triliun dari sebelumnya Rp1 triliun. Enggak apa-apa sebenarnya tapi pertanyaannya produknya sudah siap belum, saya lihat destinasinya belum siap," katanya.
Karena itu Jokowi memerintahkan Menteri PUPR untuk konsentrasi menggarap 4 destinasi pariwisata prioritas dari 10 Bali Baru yang sedang dikembangkan dari sisi infrastruktur. 4 destinasi pariwisata prioritas yang dikonsentrasikan untuk dibangun infrastruktur pendukungnya lebih dulu yakni Mandalika, Danau Toba, Labuan Bajo, dan Borobudur.
Presiden menegaskan infrastruktur dibangun besar-besaran tahun ini karena juga terkait dengan pengembangan pariwisata termasuk ketersediaan pasokan listrik.Belia juga menekankan infrastruktur juga merupakan pembangunan merata atau berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Kita tidak Jawa sentris tapi Indonesia sentris," katanya.
Hal itu harus dilakukan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan sekadar mendapatkan "return" ekonomi atau politik yang besar karena jika dihitung secara politis dan ekonomi lebih menguntungkan jika membangun Pulau Jawa saja dengan penduduk 149 juta jiwa dari 260 juta penduduk di seluruh Tanah Air.
Beliau lalu mencontohkan mendesaknya pembangunan jalan trans-Papua untuk menekan mahalnya biaya transportasi dan logistik di wilayah paling timur Indonesia itu. Selain itu, bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yakni dalam hal penerapan BBM satu harga di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Papua.
"Saya perintahkan agar menyamakan harga BBM saya beri waktu setahun tapi baru berhasil hampir 2 tahun ternyata enggak mudah, kuncinya beli pesawat khusus untuk BBM," katanya.

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.