Februari 2019



Melalui akun twitternya @jokowi, Beliau menuliskan, dengan selesainya jalan tol Balikpapan-Samarinda hingga 85,7 persen, Kalimantan Timur akan segera mempunyai jalan tol pertama di Kalimantan.
"Pulau Kalimantan akan punya jalan tol untuk pertama kalinya. Panjangnya 99,35 km, dari Balikpapan sampai Samarinda. Sampai awal bulan ini, konstruksinya sudah mencapai 85,7 persen, jalan tol ini memangkas waktu tempuh dari Balikpapan ke Samarinda, dari tiga (dua) jam jadi hanya satu jam" tulis Presiden Jokowi.
Jalan terdiri dari 4 jalur 2 arah. Pembangunan jalan tol ini menelan anggaran Rp9,9 triliun dari dana skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Proyek dikerjakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda yang mengerjakan Seksi 2, 3, dan 4 atau seluruhnya sepanjang 66,43 kilometer.
Pembangunan jalan tol ini dimulai pada 2010, di masa Gubernur Awang Faroek Ishak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan pembangunannya bersamaan dengan sejumlah proyek infrastruktur lain, termasuk Pelabuhan Peti Kemas Kariangau.
Namun kemudian pada 2012 pembangunan terhenti karena kesulitan pembiayaan dan meningkatnya harga lahan yang harus dibebaskan pemerintah. Baru pada November 2015 proyek ini dilanjutkan kembali. Bulan Maret 2016 Presiden Joko Widodo meninjau langsung proyek didampingi Gubernur Awang Faroek yang sekarang harus duduk di kursi roda karena kondisi kesehatannya yang menurun.
"Konstruksi sudah selesai 7,6 km dan total investasi nantinya kurang lebih Rp13 triliun," kata Presiden saat itu.
Presiden juga menyebutkan pembebasan lahan yang menjadi masalah di banyak proyek infrastruktur, tidak terkecuali di proyek tol Balikpapan-Samarinda. Ketika itu juga Presiden mengaku lega, sebab pembebasan lahan untuk proyek sudah mencapai 85 persen.
"Jadi kurang sedikit, tapi kita ini bekerja sambil berkejar-kejaran. Pembebasan berkejar-kejaran dengan konstruksi," tuturnya.
Sebelumnya dalam rilis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pekan ini disebutkan selambatnya proyek ini akan selesai Agustus 2019. Dirincikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Seksi I Balikpapan-Samboja sepanjang 22,03 kilometer konstruksinya sudah mencapai progres sebesar 96,82 persen dan ditargetkan rampung pada April 2019.
Seksi II Samboja-Muara Jawa dengan panjang 30,98 kilometer dengan progres konstruksi sebesar 83,73 persen dan Seksi III Muara Jawa-Palaran sepanjang 17,50 kilometer progresnya sebesar 97,21 persen. Kedua seksi tersebut ditargetkan akan rampung pada Maret 2019. Seksi IV Palaran-Samarinda dengan panjang 17,95 kilometer progresnya sudah mencapai 75,33 persen dengan target rampung Juli 2019.
Terakhir Seksi V Balikpapan-Bandara Sepinggan sepanjang 11,09 kilometer, progresnya mencapai 68 persen dengan target rampung Agustus 2019. Jalan tol ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mengurangi biaya logistik sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat lagi.


Pendukung PDI Perjuangan dinyatakan yang paling solid mendukung pasangan calon (paslon) nomor 01, Jokowi-Ma'ruf Amin dibandingkan partai pengusung Jokowi-Ma'ruf lainnya. Hal itu sesuai dengan Hasil survei Indopolling Network yang dilakukan di Jawa Barat.
Sebesar 91,09 persen pemilih PDl Perjuangan paling solid mendukung Jokowi KH Ma'ruf Amien. Kemudian pada posisi yang kedua diduduki oleh Partai Hanura dengan 75 persen pemilihnya mendukung Jokowi-Ma'ruf. Kemudian disusul oleh Partai Nasdem dengan 69,2 persen pendukungnya memilih Jokowi, serta PKB yang 62,9 persen pendukungnya memilih paslon nomor 01.
Tak beda jauh di kubu Prabowo-Sandi, terlihat pemilih Partai Gerindra paling solid mendukung Prabowo-Sandi dibandingkan partai pengusung Prabowo-Sandi lainnya. 89,89 persen menyatakan mendukung Prabowo-Sandi, disusul PKS yang 77,7 persen pendukungnya memilih Prabowo.
Diketahui Survei Indopolling dilakukan dengan metode multistage random sampling selama periode Januari 2019. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Provinsi Jawa Barat, yang punya hak pilih pada Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2019, yaitu mereka yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Dengan jumlah sampel sebanyak 1200 responden, sampling error + 2,8 % pada tingkat kepercayaan 95%. Responden yang terpilih diwawancarai melalui tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Setiap pewawancara bertugas untuk satu kelurahan yang hanya terdiri dari 10 responden.



Pada survei Indopolling Network tercatat, Elektabilitas PDI Perjuangan mengalami kenaikan di Provinsi Jawa Barat, Direktur Eksekutif Indopolling Network Wempy Hadir mengungkapkan, hasil survei berbasiskan pertanyaan terbuka atau top of mind menunjukkan tingkat elektabilitas PDI Perjuangan mencapai 20 persen dibandingkan dengan parpol peserta pemilu yang lain.
Posisi PDI Perjuangan disusul Partai Gerindra 16,1 persen, Partai Golkar 8,8 persen, PKS 8,5 persen, Partai Demokrat 5,3 persen, PKB 4,7 persen serta PPP 3,3 persen. Sementara partai lainnya seperti PAN, Partai Nasdem, Partai Perindo, PSI, PBB dan Partai Hanura hanya mendapatkan 1,3 persen ke bawah. Dan pemilih yang merahasikan pilihan/ tidak tahu/ tidak jawab sebanyak 29,1 persen.
"Jika diberikan pilihan partai, hasilnya adalah PDI Perjuangan 20,4 persen, Partai Gerindra 17,2 persen, Partai Golkar 9,7 persen, PKS 8,6 persen, Partai Demokrat 5,3 persen, PKB 5,2 persen, dan PPP 3,3 persen,” ungkap Wempy.
Diketahui Survei ini dilaksanakan pada 21-27 Januari 2019. Jumlah responden 1.200 orang, dengan sampling error +/- 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden diwawancara melalui tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih dengan metode multistage random sampling. Setiap pewawancara bertugas untuk satu kelurahan yang hanya terdiri dari 10 responden.
Populasi survei merupakan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di Jabar yang mempunyai hak pilih pada Pemilu Legislatif (Pileg) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Prof. KH. Ma'ruf Amin mengatakan, silaturahmi kepada para kiai adalah hal yang wajib dilakukan oleh seorang Ulama. Beliau mengaku tengah membangkitkan jaringan ulama Jawa Barat, seiring gencarnya kunjungan dirinya ke provinsi tersebut.
"Iya itu terus kita lakukan (membangkitkan jaringan ulama)," kata Ma'ruf di sela silaturahminya ke Pondok Pesantren Al Musri Cianjur, Jawa Barat, Kamis (14/2).
Beliau mengatakan, Sabtu tanggal 16 Februari 2019 dirinya akan kembali ke Jawa Barat mengunjungi sejumlah titik, diantaranaya di Purwakarta, Sempur, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Banjar, Ciamis, Banjarsari hingga Pangandaran dan berbelok ke Majenang. Sejauh ini dirinya telah menyambangi sejumlah tempat di Jawa Barat seperti Bogor, Cianjur dan sekitarnya.
Maruf sangat senang karena antusias masyarakat Jawa Barat atas kedatangan dirinya sangat besar. Disela kesibukannya yang padat, Maruf mengaku kerap mendatangi kiai di sejumlah tempat untuk menjalankan fatsun bahwa silaturahmi kepada kiai adalah hal yang perlu dilakukan.
"Memang fatsunnya seperti itu. Jangan sampai mereka mengatakan apa saya tidak butuh dukungannya misalnya. Silaturahim tentu akan mendorong semangat mereka memberikan dukungan," ujarnya.



Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sebanyak empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) akan mulai dibangun pada 2019, dan tujuh dari sebelas yang ditargetakan sudah rampung tahun lalu.

Menurut Basuki, keempat PLBN tersebut yakni Sei Pancang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara; Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat; Sota, Kabupaten Merauke, Papua; dan Long Midang/Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Sementara, hingga akhir 2018, telah dibangun sebanyak tujuh PLBN. Ketujuh PLBN yang sudah rampung pembangunan itu adalah Aruk (Kalimantan Barat), Entikong (Kalimantan Barat), Nanga Badau (Kalimantan Barat), Wini (Nusa Tenggara Timur), Motamasin (Nusa Tenggara Timur), Motaain (Nusa Tenggara Timur), dan Skouw (Papua). “Tujuh PLBN sudah selesai. Mulai 2016 PLBN itu (dibangun) pintunya, diteruskan 2017-2018, pendukungnya, ada kantor imigrasi, kantor kejaksaan, kantor pengelolaan. Pada 2019 ini mulai dibangun empat lagi,” katanya.

Pada awal 2019, pihaknya akan memulai proses lelang untuk pembangunan empat PLBN tersebut. PLBN itu dibangun berdasarkan rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto termasuk Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah menargetkan pembangunan PLBN dapat selesai pada Agustus 2019. PLBN itu merupakan program pemerintah untuk membangun negara dari pinggiran.


Politikus PDI Perjuangan FX Hadi Rudyatmo mengimbau, kepada para pendukung Jokowi tidak terprovokasi berbagai hasutan dari kampanye oleh kubu pesaing. Karena wilayah Surakarta atau Solo akan tetap menjadi basis suara bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Berkunjung ke kediaman calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Rudy diberi wejangan agar terus menjaga wilayah Solo dan sekitarnya. Lalu Rudy yang juga Wali Kota Solo itu mengatakan, pihaknya terus mengimbau agar semua pendukung tidak terprovokasi berbagai hasutan dari kubu sebelah.
"Beliau minta Solo dijaga, oh siap. Solo ditarget 80 persen, Jawa Tengah ditarget 80 persen," kata Rudy saat ditemui di kediaman Ma'ruf Jalan Situbondo, Jakarta, Selasa (12/2).
Meski pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga telah memindahkan markas pemenangan dan sudah mulai intens bergerak di Jawa Tengah. Rudi memastikan, relawan kita dan koalisi partai justru makin solid.
"Yang penting saya menyampaikan, kampanye saya, kampanye yang santun, tidak menjelek-jelekkan calon lain dan kita sampaikan program kerja dari pak Jokowi selama 4 tahun terakhir ini, yang jelas itu," katanya.
Soal posko Prabowo-Sandiaga di Solo, Rudy menganggap itu biasa dalam kompetisi. Berdasarkan pengalamannya, Solo sudah mengalami empat kali pemilihan. Dari situ, kata dia, bisa disimpulkan sangat sulit merebut suara masyarakat untuk berpaling dari Jokowi saat ini. Apalagi Pemilihan Wali Kota Solo tahun 2010 lalu, dia bersama Jokowi menang mutlak hingga 90,9 persen suara di periode kedua.



Presiden Jokowi dalam acara Gala Dinner Peringatan HUT ke-50 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Puri Agung Convention Hall Jakarta mengatakan, peluang pariwisata Indonesia sangat besar, dan ini perlu digarap agar dapat memberikan devisa yang besar bagi negara.
"Peluang pariwisata sangat besar sekali, kita masuk 6 besar negara terindah di dunia kemudian kita juga masuk 10 besar negara yang wajib dikunjungi," katanya calon presiden nomor urut 01 itu.
Pada kesempatan itu, Jokowi didampingi sejumlah pejabat di antaranya Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Jokowi menambahkan bahwa devisa pariwisata sudah mencapai 16 miliar dolar AS sudah mengalahkan kelapa sawit, mengalahkan CPO. Dan sekarang sudah yang paling tinggi. Ia juga pernah menyampaikan kepada Menteri Pariwisata (Menpar) secara khusus terkait besaran anggaran untuk promosi pariwisata.
"Saya pernah menyampaikan ke Menpar sebenarnya butuhnya berapa sih untuk promosi. Pak Menpar minta Rp7 triliun dari sebelumnya Rp1 triliun. Enggak apa-apa sebenarnya tapi pertanyaannya produknya sudah siap belum, saya lihat destinasinya belum siap," katanya.
Karena itu Jokowi memerintahkan Menteri PUPR untuk konsentrasi menggarap 4 destinasi pariwisata prioritas dari 10 Bali Baru yang sedang dikembangkan dari sisi infrastruktur. 4 destinasi pariwisata prioritas yang dikonsentrasikan untuk dibangun infrastruktur pendukungnya lebih dulu yakni Mandalika, Danau Toba, Labuan Bajo, dan Borobudur.
Presiden menegaskan infrastruktur dibangun besar-besaran tahun ini karena juga terkait dengan pengembangan pariwisata termasuk ketersediaan pasokan listrik.Belia juga menekankan infrastruktur juga merupakan pembangunan merata atau berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Kita tidak Jawa sentris tapi Indonesia sentris," katanya.
Hal itu harus dilakukan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan sekadar mendapatkan "return" ekonomi atau politik yang besar karena jika dihitung secara politis dan ekonomi lebih menguntungkan jika membangun Pulau Jawa saja dengan penduduk 149 juta jiwa dari 260 juta penduduk di seluruh Tanah Air.
Beliau lalu mencontohkan mendesaknya pembangunan jalan trans-Papua untuk menekan mahalnya biaya transportasi dan logistik di wilayah paling timur Indonesia itu. Selain itu, bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yakni dalam hal penerapan BBM satu harga di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Papua.
"Saya perintahkan agar menyamakan harga BBM saya beri waktu setahun tapi baru berhasil hampir 2 tahun ternyata enggak mudah, kuncinya beli pesawat khusus untuk BBM," katanya.



Bekerjasama dengan tim dokter Cicendo dan Perdami. Rudi Center dan DPD PDI Perjuangan Babel kembali menggelar operasi katarak gratis yang berlangsung selama tiga hari, di Rumah Sakit Kalbu Intan Medika Pangkalpinang.
Hadir juga dalam acara operasi katarak gratis itu, Walikota Pangkalpinang H Maulan Aklil, Ketua Panitia Operasi mata Katarak Abang Hertza, Bahar Buasan Anggota DPD RI, Tokoh pemuda Babel Alexander serta pengurus panitia.
Pelaksanaan bakti sosial kesehatan ini juga dalam rangka memperingati HUT PDI Perjuangan ke-46. Peserta operasi diikuti pasien dari sejumlah warga di kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Anggota DPR RI Rudianto Tjen, menjelaskan operasi katarak merupakan yang Ketujuh kali dilaksanakan.
"Operasi katarak gratis menjadi agenda tahunan PDI PerjuanganBabel sebagai bentuk kepedulian terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat Babel," ungkapnya.
Dijelaskan Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan ini, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan operasi katarak gratis ini pihaknya masih memberikan kesempatan satu hingga dua hari ini agar segera mendaftarkan diri.
"Silahkan untuk langsung datang ke Rumah Sakit Kalbu Intan Medika ini, karena tim dokternya akan standbye di sini, berapa pun orang yang terindikasi katarak dan sudah layak dioperasi, akan tetap dilakukan," ungkap Rudi.
Tak hanya itu, para pasien dari Bangka Selatan dan Bangka Tengah juga difasilitasi transportasi, akomodasi konsumsi serta tempat menginap bagi keluarga pasien. Karena, jelas Rudi PDI Perjuangan itu untuk rakyat, bekerja untuk rakyat, dan kita betul-betul melayani rakyat. Ia menambahkan, bakti sosial ini sudah menjadi komitmen PDI Perjuangan untuk membantu dan melayani masyarakat Babel dengan sebaik-baiknya.
"Ini komitmen PDI Perjuangan untuk membantu masyarakat Bangka Belitung, dan ini betul-betul akan kita lakukan dengan sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat," jelasnya.
Dalam kesempatan yang baik itu, Ketua DPRD Bangka Belitung H Didit Srigusjaya mengemukakan kegiatan operasi mata katarak merupakan kinerja DPD PDI Perjuangan. Didit menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rudianto Tjen yang telah banyak berbuat kepada masyarakat Babel.
"Melalui operasi katarak membuat bapak-bapak, Ibu-ibu serta adik-adik yang tidak bisa baca Koran menjadi bisa melihat lagi," ungkap Didit.
Tak hanya itu, Ketua panitia Abang Hertza berharap kegiatan ini berguna bagi kemaslahatan masyarakat di Bangka Belitung. Abang Hertza menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPC yang mengirimkan pasien untuk dilakukan operasi mata katarak. Adanya operasi katarak menurut Abang Hertza bisa memberikan hal yang berarti bagi masyarakat di Babel.
"Antusias masyarakat cukup banyak Dari Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Dari data sebelumnya sebanyak 316 orang dan yang terdaftar hari ini, sekitar 446 orang," jelasnya.


Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu ditingkatkan program pemberdayaan dan sinergi dari pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat. Puan Maharani dalam kunjungannya ke Purwokerto, Banyumas mengharapkan, penyaluran bantuan sosial dari pemerintah dapat menurunkan beban masyarakat dan meningkatkan daya beli.
"Dengan menyalurkan bantuan sosial pemerintah berharap dapat menurunkan beban masyarakat yang berpendapatan rendah dan meningkatkan daya beli masyarakat,” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu, juga menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk melakukan perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai intervensi program dan partisipasi masyarakat. Pada era pemerintahan Jokowi ini, penyaluran bantuan sosial terus ditingkatkan untuk keluarga miskin.
Bantuan Sosial itu dilakukan melalui Bansos PKH, Bansos Pangan, KIS dan KIP. Program KIP itu kata Puan adalah untuk menghilangkan hambatan ekonomi para siswa yang orang tuanya tak mampu membiayai untuk bersekolah.
"Untuk itu saya berharap anak-anak penerimaan KIP terus semangat, rajin belajar dan dapat meraih cita-cita. Saya juga berharap kepada para guru agar dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan pelayanan pendidikan yang semakin bermutu. Pemerintah juga tetap memperhatikan dan menyalurkan Tunjangan Pendidikan Guru agar meningkatkan kesejahteraan guru," katanya.
Dalam kesempatan itu pula, Ia juga berdialog dengan masyarakat penerima bantuan dan berpesan agar uang yang didapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan sebagaimana mestinya.
"Kalau bisa uang bantuan tersebut digunakan untuk kegiatan mandiri, kegiatan yang dapat menghasilkan atau meningkatkan ekonomi keluarga, misalnya untuk usaha," pungkasnya.



Rumah kediaman Anton Charliyan di Tasikmalaya didatangi sekelompok orang yang mengenakan pakaian hitam. Ternyata mereka adalah perwakilan masyarakat adat Sunda yang ada di Jawa Barat, yang mengenakan pakaian adat sunda serba hitam.
Ketua adat sunda Ade mengatakan, kedatangan mereka ke kediaman Abah Anton (nama panggilannya) merupakan bentuk dukungan terhadap pasangan capres cawapres nomor 01 Jokowi-KH Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 mendatang. Selain itu mereka juga mendukung beberapa Caleg dari PDI Perjuangan, salah satunya Abah Anton, Caleg yang mereka dukung tak hanya Abah Anton.
Mereka juga mendukung Hj.Ajeng Anjarsari, Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat dari PDI Perjuangan mewakili Dapil Kota/Kabupaten Tasikmalaya serta Hj.Ina Kartina Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat dari PDI Perjuangan mewakili Dapil Kabupaten Garut.
“Kami mendukung Pak Jokowi karena jelas keberhasilannya memimpin Indonesia periode ini. Sedangkan dukungan kepada Abah Anton karena beliau sebagai tokoh masyarakat yang sangat peduli terhadap masyarakat adat Sunda khususnya dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya, bahkan semenjak beliau menjabat Kapolwil Priangan,”ungkap Ade. Kamis (7/2),
Sementara itu, Anton Charliyan yang juga Caleg DPR-RI dari PDI Perjuangan mewakili Dapil Jabar XI, menyambut gembira dukungan dari masyarakat adat se Jawa Barat itu. Ia menyatakan bahwa dirinya juga merupakan bagian dari masyarakat adat.
”Sebagai orang Sunda, saya tentu memperhatikan masyarakat Tatar Sunda supaya lebih maju di segala bidang. Jadi, masyarakat adat merupakan salah satu keluarga saya juga, yang akan saya perhatikan, ” pungkas mantan Kapolda Jawa Barat ini.


Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menyampaikan, Indonesia merupakan negara aman, makmur, dan subur. Pemerintahan era Presiden Joko Widodo memanfaatkannya dengan membangun infrastruktur untuk menunjang perekonomian Indonesia. Beliaiu mengatakan itu saat menghadiri tablig akbar di depan ribuan jemaah tarekat di Payakumbuh, Sumatera Barat.
"Pak Jokowi sudah memulai, misalnya dengan membangun jalan tol dimana-mana, memberikan Kartu Indonesia Sehat," ucap Ma'ruf di Gelanggang Olahraga Serbaguna M. Yamin, Payakumbuh, Sumbar, Kamis (7/2/2019).
Dalam acara itu, Beliau langsung menanyakan kepada ribuan jamaah, soal kartu-kartu sakti Jokowi. Menurut Ma'ruf, kartu yang diberikan oleh Jokowi semata-mata hanya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Ada enggak disini Kartu Indonesia Sehat? Ada Kartu Indonesia Pintar, ada enggak disini? Ada Kartu Keluarga Harapan, ada enggak disini?," tanya Ma'ruf.
Sontak sibuan jamaah yang didominasi kaum ibu-ibu itu langsung menjawab. "Ada," jawab mereka. Dia pun langsung menyindir, pihak-pihak yang mempermasalahkan keberadaan kartu sakti itu. Bahkan menyebut tidak ada. Dia pun berharap, kebijakan yang baik bagi masyarakat itu, bisa dilanjutkan lagi. Dan bahkan lebih menjangkau lebih luas lagi.
"Karena itu mudah-mudahan, bisa diteruskan lagi. Supaya lebih besar lagi. Saya akan membantu beliau, untuk memperbesar manfaat dan maslahat yang sudah ada, menyempurnakan manfaat dan kemaslahatan, dan menambah manfaat dan kemaslahatan bagi kita semua," kata Ma'ruf.



Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh adalah bagian dari program Padat Karya Tunai yang bertujuan membangun infrastruktur kerakyatan seperti pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi kecil, penataan kawasan kumuh, penyediaan akses air minum dan sanitasi, serta hunian layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan Program Kotaku yang dilaksanakan secara sinergi antara pihaknya dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat, bertujuan meningkatkan akses infrastruktur kepada kawasan kumuh perkotaan.
"Kalau pemerintah daerah tidak bergerak dan masyarakat tidak terlibat aktif, maka program tidak akan berjalan. Bahkan kawasan yang sudah ditata akan kembali kumuh," kata Basuki Hadimuljono di Jakarta, Kamis (7/2).
Menurut Basuki, program tersebut merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR mendorong dan memberdayakan pemerintah daerah terkait dan partisipasi masyarakat. Dalam kurun waktu empat tahun (2015-2018), Pemerintah dinilai telah berhasil menangani 13.556 hektare kawasan kumuh perkotaan, dan pada 2019 ini akan kembali ditangani kawasan kumuh perkotaan seluas 2.564 hektare dengan anggaran Rp318,3 miliar.
"Sebagai program pemberdayaan masyarakat, keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sangat penting bagi kesuksesan program ini. Bahkan masyarakat juga secara swadaya turut mendanai pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar di daerahnya," ucapnya.
Program penataan kawasan kumuh perkotaan melalui Kotaku bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan komitmen Indonesia dalam melaksanakan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan.



Eva Sundari Politisi PDI Perjuangan mengatakan, komitmen Jokowi-Jusuf Kalla yang kuat terhadap pemberantasan korupsi menjadi dasar kuat bagi tekad memajukan kesejahteraan umum. Ia menilai akuntabilitas di masa pemerintahan Jokowi-JK semakin membaik. Karena Jokowi terus memaksimalkan pelayanan publik dan memberantas korupsi.
"Jokowi-JK telah menyediakan prasyarat penting bagi Indonesia agar dapat bersaing dan menjadi pemenang masa depan, yaitu transparansi dan akuntabilitas," ungkap Eva melalui keterangan tertulisnya, Selasa (5/2).
Berhasilnya penandatanganan kerjasama Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Pemerintah Swiss merupakan bukti nyatanya. Penandatanganan kerjasama tersebut berlangsung di Bern Swiss kemarin (4/2) antara Menkumham Yasona Laoly dengan Bundes Councilor Karin Keller-Sutter.
"Kerjasama ini meruntuhkan mitos bahwa rahasia bank di Swiss tidak bisa dibobol sehingga menjadi tempat persembunyian harta-harta illegal dari WNI," tegas Eva
Pemerintahan Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Jokowi-JK, kata Eva sangat sigap memanfaatkan Gerakan Transparansi Keuangan Global yang bergulir sejak 2016. Hal tersebut pun direspon pemerintah secara cerdas termasuk dengan melahirkan Undang-Undang Pengampunan Pajak, dan diikuti UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
"Dengan adanya MLA ini maka upaya penegakan hukum di Indonesia terkait kejahatan-kejahatan kerah putih misalnya korupsi, money laundring, penghindaran pajak dll bisa dilaksanakan lebih efektif," ucap Eva.
Keberhasilan ini telah meningkatkan posisi Indonesia ke jajaran negara-negara maju lainnya. Hal tersebut secara otomatis meningkatkan tingkat kepercayaan para investor yang tentu berdampak positif pada seluruh perencanaan perluasan maupun pendalaman sektor keuangan dan perbankan Indonesia.
Terlebih kata Eva, berbagai kebijakan pemerintah dalam memerangi praktik korupsi telah berhasil mengantar kemajuan akuntabilitas di Indonesia. Berdasaekan Index Persepsi Korupsi 2018 oleh Transparansi Internasional ranking Indonesia membaik 7 poin dan scorenya membaik 1 poin angka ke 38 yang sebelumnya berada di angka 39.
Keberhasilan ini perlu diapresiasi, mengingat 50 persen negara lainnya tidak menunjukkan perbaikan, apalagi posisi Amerika justru menurun baik dari sisi score maupun peringkat ranking. Salah satu faktor yang diduga berkontribusi ke prestasi Indonesia ini adalah perbaikan transparansi, tata kelola anggaran dan tentu saja internal demokrasi di pemerintahan Jokowi-Jk selama 4 tahun ini.
"Fakta ini membantah dengan sendirinya tuduhan-tuduhan yang sebaliknya dari pihak oposisi terkait akuntabilitas pemerintahan," itutupnya.


Program perbaikan jalan nasional di Provinsi Jawa Tengah akan dipercepat, terutama proyek yang masuk anggaran tahun jamak 2018-2019. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang mengatakan, akan mempercepat realisasi program perbaikan jalan nasional di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Senin (4/2).
"Minggu ini akan kita tetapkan dan minggu depan akan langsung mulai pengerjaan, diharapkan minggu depan bisa dikerjakan dan selesai dalam satu-dua bulan dengan total sekitar 500 kilometer," kata Basuki.
Menurutnya, jalan nasional di Jateng yang akan diperbaiki adalah dari perbatasan dengan Provinsi Jawa Barat sampai batas dengan Provinsi Jawa Timur yang antara lain meliputi Pemalang-Jatim, Rembang-Blora, Pejagan-Wangon dan Kebumen-Jatim. Dari 12 paket proyek perbaikan jalan nasional di Jateng, baru tujuh yang telah ditetapkan, sedangkan sisanya harus dilakukan lelang ulang.
"Karena nilainya di atas Rp100 miliar jadi penetapan di kementerian, selanjutnya menteri menginstruksikan ke Bina Konstruksi agar dipercepat, dalam Minggu ini akan ditetapkan," ujarnya.
Gubernur Ganjar mengatakan, dirinya mengaku sering menerima aduan dari masyarakat terkait kondisi jalan yang rusak, dan kerusakan jalan di jalur pantura yang paling parah. Ganjar merasakan sendiri kondisi jalan berlubang dan bergelombang saat melintas di jalur pantura.
"Berdasarkan laporan masyarakat, Alhamdulillah langsung direspons dengan cepat. Tantangannya sekarang hujan, semoga dalam dua bulan sudah selesai. April dugaan saya akan dikerjakan besar-besaran," katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mengaku telah berkoordinasi dengan Balai Besar Jalan Nasional untuk memperbaiki dan mempercepat kontrak-kontrak penanggulangan jalan terutama yang sudah rusak parah.
"Kemarin baru level perawatan, tapi sebenarnya kontrak sudah disiapkan. Pak Menteri mengatakan yang pantura relatif sudah, untuk jalur tengah Wangon sampai Yogyakarta juga sudah," ujarnya.



Cawapres RI Ma'ruf Amin sangat mendukung diberlakukannya Undang-Undang Pondok Pesantren, Beliau berharap adanya Menteri Pendidikan Pesantren dapat dengan cepat memajukan pendidikan di pondok-pondok pesantren di indonesia.
"Saya mendukung diberlakukannya Undang-Undang Pondok Pesantren. Saat ini Rancangan Undang-Undang Pondok Pesantren masih dibahas di DPR RI," kata Ma'ruf Amin
Dalam sambutannya ketika berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Itqon, Tlogosari, Wetan Pedurungan Semarang, tadi pagi, K.H. Ma"ruf Amin, juga mengatakan pada pembahasan RUU Pondok Pesantren dimungkinkan untuk membuat aturan pendidikan pondok pesantren berada dalam satu direktorat jenderal tersendiri.
"Kalau ada menteri khusus yang membidangi pendidikan di Pondok pesantren, pondok pesantren akan maju dan berkembang," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Kiai Ma'ruf menyebut anggaran pendidikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekitar 20 persen dari total APBN atau sekitar Rp400 triliun. Menurutnya, kalau sekitar Rp10 triliun atau sekitar Rp20 triliun dari anggaran tersebut untuk pembangunan dan operasional pendidikan di pondok pesantren, ponpes akan maju dan berkembang.
"Semoga nanti kalau Pak Jokowi terpilih lagi menjadi Presiden pada periode kedua akan ada Menteri Pendidikan Pesantren," kata Ma'ruf Amin.
Hadir pada pertemuan tersebut, pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon K.H. Ahmad Haris Sodaqoh dan K.H. Solahuddin Sodaqoh, Rais Suriah PBNU K.H. Said Asrori, K.H. Taufiqqurrahman, dan Ketua PWNU Jawa Tengah K.H. Muzammil. Hadir juga Wakil Ketua DPD RI Ahmad Muqowam dan anggota DPR RI Mujib Rohmat.


Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan infrastruktur yang terus digenjot pemerintah saat ini dalam rangka mempersatukan Indonesia.
Presiden mengatakan, di Wamena, Provinsi Papua telah dibangun bandar udara, kemudian di Rembele, Aceh, juga telah dibangun infrastruktur serupa.
"Orang dari Wamena atau Aceh bisa langsung terbang. Inilah yang akan menyatukan kita. Tanpa infrastruktur yang baik, bagaimana kita bisa mempersatukan sebanyak 714 suku di negara kita, ngga ada," katanya.
Presiden mengatakan, sebelumnya pembangunan selalu di Jawa, akan tetapi sekarang dilakukan di luar Jawa.
"Supaya ada pemerataan, ada keadilan dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana infrastruktur di Papua yang kalau dibandingkan dengan tengah dan barat, jomplang sekali," katanya.
Presiden menjelaskan pembangunan trans Papua memang harus dibangun.
"Ada yang tanya saya, apakah pembangunan trans Papua akan menaikkan pertumbuhan ekonomi? Saya bilang, apakah kita menunggu pertumbuhan ekonomi di Papua baru bangun jalannya? Atau kita bangun jalan baru pertumbuhan ekonomi ada," katanya.
Hal ini, lanjut Presiden tak ubahnya ayam dan telur, yang kalau tidak diputuskan tidak akan dikerjakan. Ini masalah pemerataan, masalah keadilan," ujarnya.
Presiden mengatakan, dirinya kaget waktu pertama kali berkunjung ke Wamena dan bertanya kepada masyarakat harga bensin per liternya.
"Jawabnya Rp60ribu-Rp100 ribu per liternya, sementara di Jawa Rp6.450 per liternya. Dimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau ini diterus-teruskan," katanya lagi.
Di Jawa, kata dia, baru naik Rp500 sudah demo selama empat bulan, sementara di Wamena, Puncak Jaya, pegunungan tengah, dengan harga sebesar Rp65 ribu-Rp100 ribu tidak melakukan demo.
"Sedih saya lihat hal itu. Saya perintahkan membeli pesawat angkut khusus bahan bakar minyak untuk kabupaten-kabupaten di pegunungan tengah," ujarnya.
Presiden menyebutkan, subsidi yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp800 miliar bila dibandingkan dengan subsidi tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp300 triliun.
Presiden menegaskan, pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia mutlak diperlukan bila ingin bersaing dengan negara lain.
"Mungkin ada yang sakit, rasakan pahit tapi lihatlah apabila pelabuhan, jalan tol, bandara udara, kelistrikan selesai sangat fundamental untuk sebuah pergerakan ekonomi, menguatkan kita bersaing di era persaingan ini," ujarnya.
Pembangunan jalan Sumatera dan Samarinda, tol Manado-Bitung, bandar udara Wamena dan tempat lainnya untuk meningkatkan daya saing memenangkan kompetisi dengan negara lainnya.
"Apakah kita mau manjakan rakyat dengan subsidi terus-menerus," katanya.
Dengan subsidi BBM sebesar Rp300 triliun selama bertahun-tahun itu bisa merampungkan pembangunan infrastruktur.
"Apa mau diterus-teruskan, buat saya nggak. Kita harus berani memutuskan dan memulai pilihan-pilihan itu. Biaya logistik dan transportasi kita dua kali sampai dua setengah kali dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Mana bisa kita bersaing dengan biaya yang lebih mahal," ujarnya.



Ma’ruf Amin sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan dan dideklarasikan oleh Silaturahmi Haji Indonesia (SAHI). Menurutnya, dengan dukungan dari para haji se-Indonesia bisa menambah peluang untuk memenangkan Pilpres 2019. SAHI mengatakan akan mendukung dan memenangkan pasangan nomori urut 01 Jokowi-Maruf pada Pilpres April mendatang. “Saya ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya karena SAHI malam ini telah mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan 01, Pak Jokowi dan saya. Dan kalau itu yang para haji-haji itu memberikan dukungan saya kira selesai sudah Pilpres ini,” ungkapnya di Hotel Sari Pan Pacific, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (1/2). Ketua Umum SAHI Abdul Kholid Ahmad mengatakan salah satu alasan mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, karena keteladanan kepemimpinan yang dilihat dari keberhasilan memimpin dari tingkat keluarga. “Jadi para pemimpin yang basis keluarganya tidak jelas, saya yakin kepimpinananya pun tidak akan jelas,” kata Abdul.

Abdul juga melihat rekam jejak Jokowi dan Ma’ruf Amin yang jelas mengabdi untuk masyarakat. Misalnya, selama empat tahun menjadi Presiden, Jokowi sudah banyak melakukan perubahan. Ma’ruf juga sudah membuat landasan yang kokoh bagi berkembang ekonomi syariah di Indonesia. Bahwa dalam kepemimpinan Jokowi, penyelenggaraan haji dan umrah semakin hari semakin membaik. Hal itu bisa terlihat dari indeks kepuasan jamaah haji. “Jadi artinya Pak Jokowi memang menjadi bagian dari umat islam Indonesia, Pak Jokowi ruh jihadnya umat islam Indonesia,” kata Abdul.

Generasi Muda Harus Optimistis Majukan Indonesia

Anak muda Indonesia harus berani melahirkan pemikiran-pemikiran sekaligus merealisasikannya hingga terwujud. Demikian seruan Prasiden Jokowi, sebab kata Beliau, peluang anak muda menjadikan Indonesia negara bergerak kearah yang lebih baik sangat terbuka lebar.
“Ambillah kesempatan-kesempatan itu, ambillah peluang-peluang itu. Jangan banyak mengeluh. Jangan pesimistis. Anak-anak muda harus penuh harapan. Harus optimistis bahwa ke depan negara kita ini akan lebih baik. Harus percaya itu,” kata Kepala Negara, saat menghadiri pembukaan Green Fest Tahun 2019 yang bertempat di Jakarta Convention Center, Kamis (31/1/2019).
Perubahan global menitikberatkan pada kemajuan teknologi yang terjadi sekarang ini membutuhkan kecekatan dan keterampilan khusus untuk dapat mengikuti sekaligus meresponsnya. Maka, disini peranan anak-anak muda amat dibutuhkan, karena hanya generasi muda yang dapat mengantisipasi perubahan-perubahan itu dengan cepat.
“Bahkan, hanya para generasi muda yang dapat mengantisipasi perubahan-perubahan itu dengan cepat. Ikuti terus perubahan-perubahan itu. Pelajari terus agar kita tidak ditinggal oleh negara-negara lain,” ujarnya.
Jokowi mengingatkan anak muda jangan mengubah kepribadian dan karakter keindonesiaan. Karena, Indonesia sebagai bangsa yang penuh etika, beradab, tata krama, budi pekerti dan sopan santun, anak muda adalah masa depan bangsa sehingga tidak perlu takut menghadapi tantangan dan hambatan. Sebab, Indonesia diperkirakan akan bertransformasi menjadi negara kekuatan ekonomi teratas pada 2045.
“Saudara-saudara semua adalah masa depan bangsa ini. Jangan takut menghadapi tantangan, jangan takut menghadapi hambatan. Kita semua harus bekerja keras untuk negara kita agar apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa bisa kita wujudkan bersama-sama,” tandasnya.

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.