Februari 2019



Ketua DPC PDI Perjuangan Cilacap Taufik Nurhidayat mengatakan, dalam kunjungan kerjanya ke Cilacap kali ini, Jokowi memperlihatkan bahwa dia telah bekerja keras dan menepati janjinya sebagai pemimpin. Antusiasme warga yang berbondong-bondong memadati jalanan Cilacap menunggu Presiden Jokowi adalah wujud dari kecintaan warga terhadap pemimpinnya.
"Jadi wajar saja jika warga berduyun-duyun menyambut presiden Jokowi. Warga menunjukkan sikap simpatik," kata Taufik.
Kunjungan kerja Jokowi menambah semangat kader PDI Perjuangan Cilacap untuk berjuang semakin keras memenangkan pasangan Capres Cawapres Jokowi- Ma'ruf Amin. Pencapaian-pencapaian kerja yang disampaikan Jokowi, menjadi suntikan moral bagi para kader untuk menyampaikan prestasi kinerja pemerintahan Jokowi.
Melihat antusiasme itu, DPC PDI Perjuangan Cilacap pun tergerak membagikan 1.000 lebih kardus makan siang gratis untuk warga di jalanan. Sedang kantor DPC PDI Perjuangan Cilacap dibuka untuk warga yang ingin beristirahat sambil menunggu Jokowi melintas di jalan.
Taufik menilai, kunjungan kerja Jokowi telah menimbulkan hubungan emosional yang kian intim antara warga Cilacap dan para kader banteng moncong putih.
"Masyarakat datang dan menunggu ke jalan karena didorong prestasi kinerja Pak Jokowi," ungkapnya.
Dalam kunjungan kerjanya ini Jokowi meresmikan PLTU Cilacap ekspansi 660 MW dan progres program 3.500 MW. Selain itu, Jokowi juga menyerahkan bantuan PKH dan Bantuan Pangan Nontunai BNPT, serta membagikan lima belas ribu sertifikat tanah untuk warga Kabupaten Cilacap, Purbalingga dan Banyumas.


Menurut Hendrawan, progam kartu-kartu tersebut sudah dibahas DPR. Anggota Komisi XI ini menjelaskan, segala bentuk program jaminan kesejahteraan masyarakat juga sudah direncanakan masuk ke APBN. "Program jaminan kesejahteraan masyarakat atau jaring pengaman sosial (social safety net) sudah direncanakan dalam APBN. Jadi sudah dibicarakan di DPR," ungkapnya.

Dihadapan 30 ribu pendukungnya, Jokowi saat memberikan pidato politik bertajuk 'Konvensi Rakyat' di International Convention Center (SICC), memperkenalkan tiga kartu sakti baru yaitu Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan Kartu Pra Kerja.

Kartu Sembako Murah
Kartu Sembako Murah merupakan pelengkap dari dua kartu saktinya terdahulu yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Seperti diketahui, KIP merupakan program Jokowi untuk menjamin pendidikan anak Indonesia yang terhalang masalah ekonomi. Sedangkan KIS memberikan kemudahan masyarakat untuk berobat tapa harus takut terkena biaya mahal. Dia mengatakan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dia menambahkan Kartu Sembako Murah ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Kartu Indonesia Pintar Kuliah
Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) merupakan program baru kedua yang ditawarkan oleh Jokowi jika nanti kembali terpilih sebagai Presiden RI. Mantan Walikota Solo ini mengatakan, KIP saja dirasa kurang cukup untuk membantu anak Indonesia untuk meraih pendidikan yang layak. Meskipun sudah ada 18,7 siswa yang saat ini sudah merasakan langsung manfaat KIP. Namun sayanganya, KIP hanya bisa dirasakan manfaatnya hanya sampai jenjang sekolah menengah atas (SMA). Karenanya Jokowi membuat KIP-Kuliah agar generasi muda Indonesia bisa melanjutkan pendidikan mereka hingga tingkat perguruan tinggi.

Kartu Pra Kerja 
Pembangunan infratruktur yang saat ini sedang gencar dilakukan, secara tidak langsung juga telah membuka banyak peluang kerja. Beliau menekankan pentingnya meningkatkan kualitas ketrampilan kerja bagi masyarakat. Karenanya, Jokowi telah meluncurkan berbagai program vokasi seperti mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas di pesantren-pesantren

Dana Desa Jalan dan jembatan desa terbangun, air bersih, sanitasi
Saat memberikan pidato politik bertajuk 'Konvensi Rakyat' di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Calon presiden petahana, Joko Widodo berjanji akan menambah jumlah anggaran dana desa sebanyak Rp 400 triliun jika dirinya kembali terpilih menjadi presiden RI satu periode lagi. "Dalam lima tahun ke depan, total dana desa akan mencapai Rp 400 triliun," ungkap Jokowi. Minggu (24/2). Jokowi menegaskan, Dana Desa yang sudah dianggarkan itu akan benar-benar disalurkan ke masyarakat secara optimal demi menyejahterakan rakyat diseluruh Indonesia. "Dengan pemanfaatan yang makin baik, kemakmuran rakyat akan makin merata hingga ke pelosok desa. Ini alasan kenapa kota harus optimis dan sejahtera," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga memaparkan bahwa sejak tahun 2015 hingga 2019, pemerintah telah mengeluarkan anggaran dana desa sebanyak Rp 187 triliun. "Empat tahun dana desa sudah mencapai Rp 187 triliun. Jalan dan jembatan desa terbangun, air bersih, sanitasi, meningkatkan ekonomi desa berkembang, pendapatan desa meningkat, pengangguran di desa menurun," imbuhnya



Anggota Komisi VIII DPR RI, Budiman Sujatmiko mengatakan bahwa dirinya merupakan salah satu inisiator UU Desa di DPR. Menurutnya UU tersebut merupakan gagasan yang sebelumnya dia persiapkan untuk Pileg 2009 hingga akhirnya berhasil masuk ke DPR. Ia juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah menolak Undang-Undang Desa (UU Desa).
"UU Desa kan gagasan yang saya persiapkan untuk Pileg 2009 di Kab Banyumas. Sejak masuk DPR, saya kawal serius di DPR hingga disetujui di ujung Pemerintah Pak SBY tahun 2014," katanya.
PDI Perjuangan mengajak semua partai untuk jujur dan tidak melakukan pembodohan dan penyesatan hanya karena ingin menang Pileg atau Pilpres. Di PDI Perjuangan para kader diingatkan untuk menginternalisasi semboyan Satyam Eva Jayate, kebenaran yang berjaya, itu ajaran untuk bertindak jujur dan ksatria agar demokrasi bermartabat.
Selain itu, anggota pansus RUU Desa dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan perjalanan UU Desa hingga disahkan di paripurna. Ia mengatakan sepanjang perjalanannya, jejak PDI Perjuangan jelas terekam di dalamnya.
"Draft RUU Desa disiapkan bersama para kades pendukungnya, dan menjadi inisiatif DPR, tetapi karena dalam periode DPR sebelumnya (2004-2009) gagal, maka diserahkan menjadi inisiatif Pemerintah," ungkapnya.
Ternyata, draft RUU versi Pemerintah jauh berbeda dari draft awal sehingga pengusung-pengusung utamanya seperti Budiman Sudjatmiko harus mengawal ketat di Pansus RUU Desa dengan mengakomodasi masukan masyarakat sehingga tidak kehilangan roh 'pemberdayaan desa' sebagaimana di draft awal.
"Komitmen politik Fraksi PDI Perjuangan dan Budiman terhadap UU Desa memaksa mereka melakukan advokasi di luar parlemen misalnya responsif dan akomodatif terhadap tuntutan ribuan kades yang beberapa kali melakukan demo ke DPR dan istana," pungkasnya.
Bukti keterlibatan PDI Perjuangan, juga jelas terekam dari keberadaannya di pansus RUU Desa kala itu. Hal itu berbeda dengan PKS dan Gerindra yang justru kadernya tak ikut memimpin pansus RUU Desa.
"Pimpinan pansus saat itu adalah saya, Ahmad Muqowam (PPP), Ibnu Munzir (Golkar), Umam Wiranu (Demokrat). Tidak ada pimpinan Pansus dr PKS atau Gerindra, jadi bagaimana Pak Hidayat mengatakan PDI Perjuangan menolak UU Desa dan UU Pemerintahan Desa yang dibahas dalam satu paket. Jejak konsisten PDI Perjuangan bisa dilacak saat pembahasan RUU dan eksekusinya melalui putusan politik Presiden Jokowi yang terus-menerus menaikkan anggaran untuk Dana Desa," jelas Arif.
Arif menegaskan apa yang disampaikan Hidayat adalah tidak benar. Fraksinya bahkan mendukung dengan sangat agar RUU Desa saat itu dapat segera disahkan. Bahkan, PDI Perjuangan berani angkat suara mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu dinilai terlalu kecil mengalokasikan dana desa.
"Dukungan PDI Perjuangan dilakukan juga dengan sikap kritis ketika mengungkapkan kekecewaan kepada Presiden SBY yang hanya mengalokasikan Rp 9 triliun di APBN 2014 yang menurut PDIP terlalu kecil. Alhamdulillah, Presiden Jokowi menambah alokasi anggaran di RAPBN-P 2014 menjadi Rp 21 triliun. Ini cerminan bagaimana Jokowi dan PDI Perjuangan melaksanakan amanah UU Desa secara serius," tutupnya.



Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meresmikan rumah susun bagi mahasiswa Universitas Pekalongan (Unikal). Pembangunan rusun mahasiswa Unikal dilaksanakan pada tahun anggaran 2018, dengan biaya pembangunan Rp 14,8 miliar.
Rusun tersebut terdiri dari 1 tower blok (TB) 4 lantai dengan tipe 24 berjumlah 50 unit dengan kapasitas 196 mahasiswa. Selain rusun mahasiswa Unikal, Menteri Basuki juga meresmikan Ponpes Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI) dan Ponpes Modern Gondang di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah yang dipusatkan di Universitas Pekalongan, Sabtu (23/2).
Rusun Ponpes YMI memiliki 3 lantai dengan tipe kamar barak sebanyak 12 unit dan menggunakan dana APBN sebesar Rp 7,5 miliar. Sedangkan rusun Ponpes Modern Gondang memiliki 2 lantai dengan kamar barak 8 unit. Biaya pembangunannya sebesar Rp 4,9 miliar. Basuki berpesan agar Rusun yang dibangun dengan APBN ini bisa dirawat dengan baik.
"Semoga dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung mahasiswa lebih berprestasi," kata Menteri Basuki dalam rilis yang diterima Kontan.co.id.
Pembangunan rusun selain untuk santri dan mahasiswa juga ditujukan bagi para pekerja, MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan TNI/Polri. Ketiga rusun yang diresmikan tersebut telah dilengkapi fasilitas dasar yakni jaringan air bersih, sanitasi dan listrik. Selain itu setiap kamar juga telah dilengkapi dengan meubelair, seperti lemari, meja, kursi dan tempat tidur di masing-masing kamarnya.

Untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo - Kiai Ma'ruf Amin, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan akan terus menggenjot perolehan suara dan mematok meraih suara 60 persen di Kota Cimahi dan Kota Bandung,
Dalam orasinya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Tubagus Hasanuddin mengatakan untuk Kota Bandung maupun Kota Cimahi ditargetkan meraup suara minimal 60 persen. Saat ini, jelasnya perolehan suara untuk Jokowi - Ma'ruf di Kota Bandung dan Kota Cimahi sudah mencapai 51persen.
"Walaupun survei bisa saja terjadi hal yang berbeda tapi survei akan jadikan pemicu agar lebih giat lagi. Suara untuk Pilpres di Kota Bandung saat ini menang diangka 51 persen, jadi Prabowo sudah mendapat 49 persen. Kami belum puas, target di Kota Bandung kami minta 60 persen," ujarnya di hadapan sekitar seribu kader PDI Perjuangan Kota Bandung dan Cimahi.
Sementara di Kota Cimahi, TB Hasanuddin mengungkapkan perolehan suara hingga kini sebesar 51 persen. Sama dengan target di Kota Bandung, Kota Cimahi juga menargetkan perolehan suara 60 persen untuk Jokowi - Ma'ruf Amin.
Lebih lanjut dia menyampaikan elektabilitas PDI Perjuangan pada Pileg 2019. Di Kota Bandung tingkat suara PDI Perjuangan menyentuh angka sekitar 17 persen. Sedangkan di Kota Cimahi TB Hasanuddin mengakui partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu harus bekerja lebih keras karena masih tertinggal dari Partai Gerindra.
"Pileg di Kota Bandung Alhamdulillah di angka 17 persen, tapi belum maksimal. Minimal 28 persen tercapai. Sementara Pileg di Cimahi masih tertinggal dari Gerindra, " imbuhnya.
TB Hasanuddin menegaskan kemenangan Pilpres dan Pileg di Kota Bandung dan Cimahi merupakan harga mati yang harus tercapai. Karena itu dia menyiapkan strategi khusus guna memenangkan PDI Perjuangan sekaligus Jokowi - Ma'ruf Amin.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam arahannya juga mengatakan agar seluruh kader dalam struktural kepengurusan partai untuk mulai bergerak dengan strategi door to door mengampanyekan PDIP dan Jokowi - Ma'ruf Amin.
"Seluruh petugas partai agar bersama menyapa secara langsung door to door, dari rumah ke rumah memenangkan PDI Perjuangan dan Jokowi-Kiai Ma'ruf, " tegasnya.
Tak lupa Hasto mengingatkan agar PDI Perjuangan juga bekerjasama dengan partai anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Menurutnya untuk menghasilkan pemerintahan yang kuat, 70 persen suara di parlemen harus dikantongi.
"Kami harap kerjasama dengan Golkar, PPP, Nasdem, PKB, dan partai lain dapat dilakukan dengan baik. Kita ingin bentuk pemerintah yang kuat yang didukung minimum kekuatan 70 persen di parlemen, " pungkasnya.


Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mempersiapkan sistem big data dari rantai pasok industri jasa konstruksi nasional selaras dengan konsep Industri 4.0. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, pihaknya memanfaatkan revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan pesat teknologi internet untuk menyusun sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi dan menjadi big data rantai pasok industri jasa konstruksi.
"Kita memasuki era kompetisi. Dalam era kompetisi yang sangat terbuka ini, bukan proteksi yang dikedepankan, tapi kompetensi khususnya di bidang konstruksi" paparnya di Jakarta, Jumat (22/2).
Basuki menambahkan, sektor konstruksi nasional juga harus dapat lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik untuk memenangkan kompetisi globat tersebut. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana juga mengingatkan, sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi sudah diamanatkan dalam UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
"Sekarang banyak sistem informasi yang masih tersegmentasi dan sedang kami integrasikan. Big data ini nantinya akan menyediakan data yang dibutuhkan seluruh tahapan penyelenggaraan konstruksi, mulai dari perencanaan, pelelangan, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan," papar Dewi.
Salah satunya adalah data terkait tenaga kerja konstruksi yang akan dikembangkan melalui mekanisme sertifikasi digital. Kementerian PUPR telah merintis hal tersebut dengan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri agar seluruh data tenaga kerja konstruksi terakses dalam data kependudukan. Kementerian PUPR juga tengah mengumpulkan data alat berat dan material konstruksi dalam Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK).
"Karena jumlahnya yang banyak, kami lakukan secara bertahap. Kedepan alat berat yang boleh digunakan untuk pekerjaan konstruksi hanya alat berat yang sudah teregistrasi dan sudah diuji layak fungsinya," jelasnya.
Kementerian PUPR bersama para pemangku kepentingan konstruksi siap menggelar Pekan SDM Ahli Jasa Konstruksi 2019 pada Maret mendatang. Hal ini dilaksanakan sebagai bagian dari program percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, dimana Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) akan menyerahkan 3.000 sertifikat keahlian kepada tenaga ahli jasa konstruksi dari seluruh Indonesia.


Menemui Komunitas Milenial Ma’ruf Amin for Indonesia (KAMI Indonesia) di Makassar, Sulawesi Selatan, Calon wakil presiden RI nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin mengatakan generasi milenial harus menyiapkan diri sebagai estafet perjuangan pembangunan bangsa. “Saudara-saudara harus menyiapkan diri sebagai estafet perjuangan,” kata Ma’ruf, Rabu (20/2) malam.
Dalam kesempatan itu Beliau juga menekankan, bahwa Presiden Jokowi sering mengatakan pemerintah ingin menyiapkan generasi muda yang memiliki kemampuan yang andal dan mempunyai ‘fighting spirit’ atau semangat juang.
Karena saat ini Indonesia tengah menuju generasi 4.0. Beliau berkelakar bahwa dirinya dapat dikatakan sebagai generasi 7.0, karena sudah berusia kepala tujuh, sebagai generasi yang bertugas menyiapkan segala sesuatunya bagi generasi mendatang.
Tak lupa Ma’ruf mengatakan kepada generasi muda harus disiapkan agar memiliki daya saing dan semangat tinggi serta kompetensi. Dia meminta generasi milenial tidak terpengaruh untuk ikut menyebarkan hoaks.
Lebih jauh Ma’ruf menyampaikan dirinya senang kaum milenial pendukung Jokowi dan dirinya selama ini ikut memberikan bantuan pemikiran dan ikut bergabung dalam rangka pembangunan nasional. “Milenial tidak hanya menyumbangkan suara tapi juga pemikiran-pemikirannya,” tutup Ma’ruf.


Kepemimpinan adalah salah satu aspek yang dianggap sangat penting dalam Islam. Islam sendiri sudah memberikan petunjuk yg jelas mengenai bagaimana mencari dan memilih pemimpin, baik melalui ayat2 di Al Qur’an maupun hadits2 dari Rasululloh SAW.
Untuk itu, di depan para ulama dan masyarakat di Serang Banten, Cawapres 01 Ma'ruf Amin mengingatkan untuk memilih pemimpin yang memahami agama dengan baik dan mampu memimpin agama.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ma'ruf Amin dalam sambutannya pada acara Silaturahmi antara Ulama dan Masyarakat Tanara dengan KH Ma'ruf Amin di Pondok Pesantren An Nawawi, Tanara, Serang, Banten, Selasa (19/2).
Mustaysar Pengurus Besar NU (PBNU) itu pun turut mengingatkan agar ulama harus terus menjaga sikap sopan dan santun. Ulama, kata dia, memiliki peran membawa perubahan pada masyarakat serta mengajak masyarakat ke jalan kebaikan.
"Kalau ulama berbicara dengan lemah lembut, bukan berarti ulama itu lemah, tapi ulama itu menjalankan perintah Allah yakni bersikap santun," ucap Kiai Ma'ruf seraya mengutip ayat Al Quran yang isinya berupa perintah Allah untuk selalu bersikap santun.
Pada kesempatan tersebut, Kiai Ma'ruf juga menjelaskan, pertimbangannya memutuskan untuk menjadi cawapres.
"Saya sebelumnya, menduduki jabatan sebagai Rais Am PBNU serta Ketua Umum MUI. Saya sudah nyaman dengan jabatan itu," katanya.
Menurut Kiai Ma'ruf, selama ini capres meminta dukungan ulama pada pemilu presiden, tapi setelah terpilih kemudian ditinggalkan. Capres Jokowi, kata dia, tidak hanya meminta dukungan ulama, tapi menggandeng ulama untuk mendampinginya sebagai cawapres.
"Ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi mencintai ulama," katanya.
Kebetulan, kata Kiai Ma'ruf, ulama yang dipilih ya adalah dirinya yakni Rais Am PBNU dan Ketua Umum MUI. "Saya juga putra Banten, yang dilahirkan di Tangerang Banten," katanya.
Kiai Ma'ruf menambahkan, dari beberapa Presiden RI, Presiden Jokowi yang menetapkan Hari Santri, sebagai hari besar nasional, untuk mengingatkan jasa para santri dalam berjuang dan menjaga kemerdekaan RI pada Oktober 1945. "Ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi mencintai santri," katanya.


Dalam kebijakan industri 4.0, dibawah Jokowi, Indonesia membuat prestasi yang membanggakan dimana 7 dari unicorn di Asean, 4 berasal dari Indonesia.

Untuk itu, Tri Rismaharini mengajak anak-anak muda berkolaborasi untuk memajukan industri di era milenial saat ini.

Risma, di Surabaya, Senin (18/2), mengatakan di era milenial saat ini diperlukan kolaborasi dari berbagai bidang karena industri masa depan adalah industri kolaborasi, sehingga tidak boleh merasa sendiri dan egois.

Selain itu, Wali Kota Risma juga menyampaikan bahwa anak muda saat ini perlu konsisten dalam menuju tujuan akhirnya. Apabila terus konsisten, ia yakin tujuan akhir itu bisa tercapai. Hal ini juga sempat disampaikan wali kota perempuan pertama di Surabaya saat memberikan motivasi kepada 150 anak muda peserta Millennials Wellness Day 2.0 di Koridor Co-working Space, Siola, Surabaya beberapa hari lalu.

Saat itu, Risma berpesan kepada anak muda Surabaya untuk mempunyai semangat pantang menyerah.

Sebab, lanjut dia, anak Surabaya adalah anak dan cucu Pahlawan yang hidup di negara merdeka, sehingga sangat mungkin meraih kesuksesan.

"Semangat dan pantang menyerah itu penting, mental kita bukan mental dijajah, tapi mental merdeka. Mari kita buktikan pada dunia kalau kita bisa," kata dia.

Ia mendukung adanya kegiatan yang mengajak anak-anak muda berkegiatan positif dengan bertemu psikolog dan penulis, agar bisa menghasilkan sesuatu.

Sebab, kata dia, selama ini kebanyakan hanya melihat sesuatu dari kulitnya saja, dan terkadang juga merasa tidak mampu ketika akan melakukan sesuatu.

"Padahal, sebetulnya kita sama saja. Bukan tidak mungkin kita bisa mencapai kesuksesan. Tuhan pasti akan membukakan jalan asal kita mau," katanya.



Melalui akun twitternya @jokowi, Beliau menuliskan, dengan selesainya jalan tol Balikpapan-Samarinda hingga 85,7 persen, Kalimantan Timur akan segera mempunyai jalan tol pertama di Kalimantan.
"Pulau Kalimantan akan punya jalan tol untuk pertama kalinya. Panjangnya 99,35 km, dari Balikpapan sampai Samarinda. Sampai awal bulan ini, konstruksinya sudah mencapai 85,7 persen, jalan tol ini memangkas waktu tempuh dari Balikpapan ke Samarinda, dari tiga (dua) jam jadi hanya satu jam" tulis Presiden Jokowi.
Jalan terdiri dari 4 jalur 2 arah. Pembangunan jalan tol ini menelan anggaran Rp9,9 triliun dari dana skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Proyek dikerjakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda yang mengerjakan Seksi 2, 3, dan 4 atau seluruhnya sepanjang 66,43 kilometer.
Pembangunan jalan tol ini dimulai pada 2010, di masa Gubernur Awang Faroek Ishak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan pembangunannya bersamaan dengan sejumlah proyek infrastruktur lain, termasuk Pelabuhan Peti Kemas Kariangau.
Namun kemudian pada 2012 pembangunan terhenti karena kesulitan pembiayaan dan meningkatnya harga lahan yang harus dibebaskan pemerintah. Baru pada November 2015 proyek ini dilanjutkan kembali. Bulan Maret 2016 Presiden Joko Widodo meninjau langsung proyek didampingi Gubernur Awang Faroek yang sekarang harus duduk di kursi roda karena kondisi kesehatannya yang menurun.
"Konstruksi sudah selesai 7,6 km dan total investasi nantinya kurang lebih Rp13 triliun," kata Presiden saat itu.
Presiden juga menyebutkan pembebasan lahan yang menjadi masalah di banyak proyek infrastruktur, tidak terkecuali di proyek tol Balikpapan-Samarinda. Ketika itu juga Presiden mengaku lega, sebab pembebasan lahan untuk proyek sudah mencapai 85 persen.
"Jadi kurang sedikit, tapi kita ini bekerja sambil berkejar-kejaran. Pembebasan berkejar-kejaran dengan konstruksi," tuturnya.
Sebelumnya dalam rilis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pekan ini disebutkan selambatnya proyek ini akan selesai Agustus 2019. Dirincikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Seksi I Balikpapan-Samboja sepanjang 22,03 kilometer konstruksinya sudah mencapai progres sebesar 96,82 persen dan ditargetkan rampung pada April 2019.
Seksi II Samboja-Muara Jawa dengan panjang 30,98 kilometer dengan progres konstruksi sebesar 83,73 persen dan Seksi III Muara Jawa-Palaran sepanjang 17,50 kilometer progresnya sebesar 97,21 persen. Kedua seksi tersebut ditargetkan akan rampung pada Maret 2019. Seksi IV Palaran-Samarinda dengan panjang 17,95 kilometer progresnya sudah mencapai 75,33 persen dengan target rampung Juli 2019.
Terakhir Seksi V Balikpapan-Bandara Sepinggan sepanjang 11,09 kilometer, progresnya mencapai 68 persen dengan target rampung Agustus 2019. Jalan tol ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mengurangi biaya logistik sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat lagi.


Pendukung PDI Perjuangan dinyatakan yang paling solid mendukung pasangan calon (paslon) nomor 01, Jokowi-Ma'ruf Amin dibandingkan partai pengusung Jokowi-Ma'ruf lainnya. Hal itu sesuai dengan Hasil survei Indopolling Network yang dilakukan di Jawa Barat.
Sebesar 91,09 persen pemilih PDl Perjuangan paling solid mendukung Jokowi KH Ma'ruf Amien. Kemudian pada posisi yang kedua diduduki oleh Partai Hanura dengan 75 persen pemilihnya mendukung Jokowi-Ma'ruf. Kemudian disusul oleh Partai Nasdem dengan 69,2 persen pendukungnya memilih Jokowi, serta PKB yang 62,9 persen pendukungnya memilih paslon nomor 01.
Tak beda jauh di kubu Prabowo-Sandi, terlihat pemilih Partai Gerindra paling solid mendukung Prabowo-Sandi dibandingkan partai pengusung Prabowo-Sandi lainnya. 89,89 persen menyatakan mendukung Prabowo-Sandi, disusul PKS yang 77,7 persen pendukungnya memilih Prabowo.
Diketahui Survei Indopolling dilakukan dengan metode multistage random sampling selama periode Januari 2019. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Provinsi Jawa Barat, yang punya hak pilih pada Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2019, yaitu mereka yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Dengan jumlah sampel sebanyak 1200 responden, sampling error + 2,8 % pada tingkat kepercayaan 95%. Responden yang terpilih diwawancarai melalui tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Setiap pewawancara bertugas untuk satu kelurahan yang hanya terdiri dari 10 responden.



Pada survei Indopolling Network tercatat, Elektabilitas PDI Perjuangan mengalami kenaikan di Provinsi Jawa Barat, Direktur Eksekutif Indopolling Network Wempy Hadir mengungkapkan, hasil survei berbasiskan pertanyaan terbuka atau top of mind menunjukkan tingkat elektabilitas PDI Perjuangan mencapai 20 persen dibandingkan dengan parpol peserta pemilu yang lain.
Posisi PDI Perjuangan disusul Partai Gerindra 16,1 persen, Partai Golkar 8,8 persen, PKS 8,5 persen, Partai Demokrat 5,3 persen, PKB 4,7 persen serta PPP 3,3 persen. Sementara partai lainnya seperti PAN, Partai Nasdem, Partai Perindo, PSI, PBB dan Partai Hanura hanya mendapatkan 1,3 persen ke bawah. Dan pemilih yang merahasikan pilihan/ tidak tahu/ tidak jawab sebanyak 29,1 persen.
"Jika diberikan pilihan partai, hasilnya adalah PDI Perjuangan 20,4 persen, Partai Gerindra 17,2 persen, Partai Golkar 9,7 persen, PKS 8,6 persen, Partai Demokrat 5,3 persen, PKB 5,2 persen, dan PPP 3,3 persen,” ungkap Wempy.
Diketahui Survei ini dilaksanakan pada 21-27 Januari 2019. Jumlah responden 1.200 orang, dengan sampling error +/- 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden diwawancara melalui tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih dengan metode multistage random sampling. Setiap pewawancara bertugas untuk satu kelurahan yang hanya terdiri dari 10 responden.
Populasi survei merupakan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di Jabar yang mempunyai hak pilih pada Pemilu Legislatif (Pileg) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Prof. KH. Ma'ruf Amin mengatakan, silaturahmi kepada para kiai adalah hal yang wajib dilakukan oleh seorang Ulama. Beliau mengaku tengah membangkitkan jaringan ulama Jawa Barat, seiring gencarnya kunjungan dirinya ke provinsi tersebut.
"Iya itu terus kita lakukan (membangkitkan jaringan ulama)," kata Ma'ruf di sela silaturahminya ke Pondok Pesantren Al Musri Cianjur, Jawa Barat, Kamis (14/2).
Beliau mengatakan, Sabtu tanggal 16 Februari 2019 dirinya akan kembali ke Jawa Barat mengunjungi sejumlah titik, diantaranaya di Purwakarta, Sempur, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Banjar, Ciamis, Banjarsari hingga Pangandaran dan berbelok ke Majenang. Sejauh ini dirinya telah menyambangi sejumlah tempat di Jawa Barat seperti Bogor, Cianjur dan sekitarnya.
Maruf sangat senang karena antusias masyarakat Jawa Barat atas kedatangan dirinya sangat besar. Disela kesibukannya yang padat, Maruf mengaku kerap mendatangi kiai di sejumlah tempat untuk menjalankan fatsun bahwa silaturahmi kepada kiai adalah hal yang perlu dilakukan.
"Memang fatsunnya seperti itu. Jangan sampai mereka mengatakan apa saya tidak butuh dukungannya misalnya. Silaturahim tentu akan mendorong semangat mereka memberikan dukungan," ujarnya.



Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sebanyak empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) akan mulai dibangun pada 2019, dan tujuh dari sebelas yang ditargetakan sudah rampung tahun lalu.

Menurut Basuki, keempat PLBN tersebut yakni Sei Pancang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara; Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat; Sota, Kabupaten Merauke, Papua; dan Long Midang/Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Sementara, hingga akhir 2018, telah dibangun sebanyak tujuh PLBN. Ketujuh PLBN yang sudah rampung pembangunan itu adalah Aruk (Kalimantan Barat), Entikong (Kalimantan Barat), Nanga Badau (Kalimantan Barat), Wini (Nusa Tenggara Timur), Motamasin (Nusa Tenggara Timur), Motaain (Nusa Tenggara Timur), dan Skouw (Papua). “Tujuh PLBN sudah selesai. Mulai 2016 PLBN itu (dibangun) pintunya, diteruskan 2017-2018, pendukungnya, ada kantor imigrasi, kantor kejaksaan, kantor pengelolaan. Pada 2019 ini mulai dibangun empat lagi,” katanya.

Pada awal 2019, pihaknya akan memulai proses lelang untuk pembangunan empat PLBN tersebut. PLBN itu dibangun berdasarkan rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto termasuk Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah menargetkan pembangunan PLBN dapat selesai pada Agustus 2019. PLBN itu merupakan program pemerintah untuk membangun negara dari pinggiran.


Politikus PDI Perjuangan FX Hadi Rudyatmo mengimbau, kepada para pendukung Jokowi tidak terprovokasi berbagai hasutan dari kampanye oleh kubu pesaing. Karena wilayah Surakarta atau Solo akan tetap menjadi basis suara bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Berkunjung ke kediaman calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Rudy diberi wejangan agar terus menjaga wilayah Solo dan sekitarnya. Lalu Rudy yang juga Wali Kota Solo itu mengatakan, pihaknya terus mengimbau agar semua pendukung tidak terprovokasi berbagai hasutan dari kubu sebelah.
"Beliau minta Solo dijaga, oh siap. Solo ditarget 80 persen, Jawa Tengah ditarget 80 persen," kata Rudy saat ditemui di kediaman Ma'ruf Jalan Situbondo, Jakarta, Selasa (12/2).
Meski pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga telah memindahkan markas pemenangan dan sudah mulai intens bergerak di Jawa Tengah. Rudi memastikan, relawan kita dan koalisi partai justru makin solid.
"Yang penting saya menyampaikan, kampanye saya, kampanye yang santun, tidak menjelek-jelekkan calon lain dan kita sampaikan program kerja dari pak Jokowi selama 4 tahun terakhir ini, yang jelas itu," katanya.
Soal posko Prabowo-Sandiaga di Solo, Rudy menganggap itu biasa dalam kompetisi. Berdasarkan pengalamannya, Solo sudah mengalami empat kali pemilihan. Dari situ, kata dia, bisa disimpulkan sangat sulit merebut suara masyarakat untuk berpaling dari Jokowi saat ini. Apalagi Pemilihan Wali Kota Solo tahun 2010 lalu, dia bersama Jokowi menang mutlak hingga 90,9 persen suara di periode kedua.



Presiden Jokowi dalam acara Gala Dinner Peringatan HUT ke-50 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Puri Agung Convention Hall Jakarta mengatakan, peluang pariwisata Indonesia sangat besar, dan ini perlu digarap agar dapat memberikan devisa yang besar bagi negara.
"Peluang pariwisata sangat besar sekali, kita masuk 6 besar negara terindah di dunia kemudian kita juga masuk 10 besar negara yang wajib dikunjungi," katanya calon presiden nomor urut 01 itu.
Pada kesempatan itu, Jokowi didampingi sejumlah pejabat di antaranya Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Jokowi menambahkan bahwa devisa pariwisata sudah mencapai 16 miliar dolar AS sudah mengalahkan kelapa sawit, mengalahkan CPO. Dan sekarang sudah yang paling tinggi. Ia juga pernah menyampaikan kepada Menteri Pariwisata (Menpar) secara khusus terkait besaran anggaran untuk promosi pariwisata.
"Saya pernah menyampaikan ke Menpar sebenarnya butuhnya berapa sih untuk promosi. Pak Menpar minta Rp7 triliun dari sebelumnya Rp1 triliun. Enggak apa-apa sebenarnya tapi pertanyaannya produknya sudah siap belum, saya lihat destinasinya belum siap," katanya.
Karena itu Jokowi memerintahkan Menteri PUPR untuk konsentrasi menggarap 4 destinasi pariwisata prioritas dari 10 Bali Baru yang sedang dikembangkan dari sisi infrastruktur. 4 destinasi pariwisata prioritas yang dikonsentrasikan untuk dibangun infrastruktur pendukungnya lebih dulu yakni Mandalika, Danau Toba, Labuan Bajo, dan Borobudur.
Presiden menegaskan infrastruktur dibangun besar-besaran tahun ini karena juga terkait dengan pengembangan pariwisata termasuk ketersediaan pasokan listrik.Belia juga menekankan infrastruktur juga merupakan pembangunan merata atau berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Kita tidak Jawa sentris tapi Indonesia sentris," katanya.
Hal itu harus dilakukan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan sekadar mendapatkan "return" ekonomi atau politik yang besar karena jika dihitung secara politis dan ekonomi lebih menguntungkan jika membangun Pulau Jawa saja dengan penduduk 149 juta jiwa dari 260 juta penduduk di seluruh Tanah Air.
Beliau lalu mencontohkan mendesaknya pembangunan jalan trans-Papua untuk menekan mahalnya biaya transportasi dan logistik di wilayah paling timur Indonesia itu. Selain itu, bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yakni dalam hal penerapan BBM satu harga di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Papua.
"Saya perintahkan agar menyamakan harga BBM saya beri waktu setahun tapi baru berhasil hampir 2 tahun ternyata enggak mudah, kuncinya beli pesawat khusus untuk BBM," katanya.



Bekerjasama dengan tim dokter Cicendo dan Perdami. Rudi Center dan DPD PDI Perjuangan Babel kembali menggelar operasi katarak gratis yang berlangsung selama tiga hari, di Rumah Sakit Kalbu Intan Medika Pangkalpinang.
Hadir juga dalam acara operasi katarak gratis itu, Walikota Pangkalpinang H Maulan Aklil, Ketua Panitia Operasi mata Katarak Abang Hertza, Bahar Buasan Anggota DPD RI, Tokoh pemuda Babel Alexander serta pengurus panitia.
Pelaksanaan bakti sosial kesehatan ini juga dalam rangka memperingati HUT PDI Perjuangan ke-46. Peserta operasi diikuti pasien dari sejumlah warga di kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Anggota DPR RI Rudianto Tjen, menjelaskan operasi katarak merupakan yang Ketujuh kali dilaksanakan.
"Operasi katarak gratis menjadi agenda tahunan PDI PerjuanganBabel sebagai bentuk kepedulian terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat Babel," ungkapnya.
Dijelaskan Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan ini, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan operasi katarak gratis ini pihaknya masih memberikan kesempatan satu hingga dua hari ini agar segera mendaftarkan diri.
"Silahkan untuk langsung datang ke Rumah Sakit Kalbu Intan Medika ini, karena tim dokternya akan standbye di sini, berapa pun orang yang terindikasi katarak dan sudah layak dioperasi, akan tetap dilakukan," ungkap Rudi.
Tak hanya itu, para pasien dari Bangka Selatan dan Bangka Tengah juga difasilitasi transportasi, akomodasi konsumsi serta tempat menginap bagi keluarga pasien. Karena, jelas Rudi PDI Perjuangan itu untuk rakyat, bekerja untuk rakyat, dan kita betul-betul melayani rakyat. Ia menambahkan, bakti sosial ini sudah menjadi komitmen PDI Perjuangan untuk membantu dan melayani masyarakat Babel dengan sebaik-baiknya.
"Ini komitmen PDI Perjuangan untuk membantu masyarakat Bangka Belitung, dan ini betul-betul akan kita lakukan dengan sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat," jelasnya.
Dalam kesempatan yang baik itu, Ketua DPRD Bangka Belitung H Didit Srigusjaya mengemukakan kegiatan operasi mata katarak merupakan kinerja DPD PDI Perjuangan. Didit menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rudianto Tjen yang telah banyak berbuat kepada masyarakat Babel.
"Melalui operasi katarak membuat bapak-bapak, Ibu-ibu serta adik-adik yang tidak bisa baca Koran menjadi bisa melihat lagi," ungkap Didit.
Tak hanya itu, Ketua panitia Abang Hertza berharap kegiatan ini berguna bagi kemaslahatan masyarakat di Bangka Belitung. Abang Hertza menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPC yang mengirimkan pasien untuk dilakukan operasi mata katarak. Adanya operasi katarak menurut Abang Hertza bisa memberikan hal yang berarti bagi masyarakat di Babel.
"Antusias masyarakat cukup banyak Dari Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Dari data sebelumnya sebanyak 316 orang dan yang terdaftar hari ini, sekitar 446 orang," jelasnya.


Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu ditingkatkan program pemberdayaan dan sinergi dari pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat. Puan Maharani dalam kunjungannya ke Purwokerto, Banyumas mengharapkan, penyaluran bantuan sosial dari pemerintah dapat menurunkan beban masyarakat dan meningkatkan daya beli.
"Dengan menyalurkan bantuan sosial pemerintah berharap dapat menurunkan beban masyarakat yang berpendapatan rendah dan meningkatkan daya beli masyarakat,” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu, juga menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk melakukan perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai intervensi program dan partisipasi masyarakat. Pada era pemerintahan Jokowi ini, penyaluran bantuan sosial terus ditingkatkan untuk keluarga miskin.
Bantuan Sosial itu dilakukan melalui Bansos PKH, Bansos Pangan, KIS dan KIP. Program KIP itu kata Puan adalah untuk menghilangkan hambatan ekonomi para siswa yang orang tuanya tak mampu membiayai untuk bersekolah.
"Untuk itu saya berharap anak-anak penerimaan KIP terus semangat, rajin belajar dan dapat meraih cita-cita. Saya juga berharap kepada para guru agar dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan pelayanan pendidikan yang semakin bermutu. Pemerintah juga tetap memperhatikan dan menyalurkan Tunjangan Pendidikan Guru agar meningkatkan kesejahteraan guru," katanya.
Dalam kesempatan itu pula, Ia juga berdialog dengan masyarakat penerima bantuan dan berpesan agar uang yang didapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan sebagaimana mestinya.
"Kalau bisa uang bantuan tersebut digunakan untuk kegiatan mandiri, kegiatan yang dapat menghasilkan atau meningkatkan ekonomi keluarga, misalnya untuk usaha," pungkasnya.



Rumah kediaman Anton Charliyan di Tasikmalaya didatangi sekelompok orang yang mengenakan pakaian hitam. Ternyata mereka adalah perwakilan masyarakat adat Sunda yang ada di Jawa Barat, yang mengenakan pakaian adat sunda serba hitam.
Ketua adat sunda Ade mengatakan, kedatangan mereka ke kediaman Abah Anton (nama panggilannya) merupakan bentuk dukungan terhadap pasangan capres cawapres nomor 01 Jokowi-KH Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 mendatang. Selain itu mereka juga mendukung beberapa Caleg dari PDI Perjuangan, salah satunya Abah Anton, Caleg yang mereka dukung tak hanya Abah Anton.
Mereka juga mendukung Hj.Ajeng Anjarsari, Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat dari PDI Perjuangan mewakili Dapil Kota/Kabupaten Tasikmalaya serta Hj.Ina Kartina Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat dari PDI Perjuangan mewakili Dapil Kabupaten Garut.
“Kami mendukung Pak Jokowi karena jelas keberhasilannya memimpin Indonesia periode ini. Sedangkan dukungan kepada Abah Anton karena beliau sebagai tokoh masyarakat yang sangat peduli terhadap masyarakat adat Sunda khususnya dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya, bahkan semenjak beliau menjabat Kapolwil Priangan,”ungkap Ade. Kamis (7/2),
Sementara itu, Anton Charliyan yang juga Caleg DPR-RI dari PDI Perjuangan mewakili Dapil Jabar XI, menyambut gembira dukungan dari masyarakat adat se Jawa Barat itu. Ia menyatakan bahwa dirinya juga merupakan bagian dari masyarakat adat.
”Sebagai orang Sunda, saya tentu memperhatikan masyarakat Tatar Sunda supaya lebih maju di segala bidang. Jadi, masyarakat adat merupakan salah satu keluarga saya juga, yang akan saya perhatikan, ” pungkas mantan Kapolda Jawa Barat ini.


Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menyampaikan, Indonesia merupakan negara aman, makmur, dan subur. Pemerintahan era Presiden Joko Widodo memanfaatkannya dengan membangun infrastruktur untuk menunjang perekonomian Indonesia. Beliaiu mengatakan itu saat menghadiri tablig akbar di depan ribuan jemaah tarekat di Payakumbuh, Sumatera Barat.
"Pak Jokowi sudah memulai, misalnya dengan membangun jalan tol dimana-mana, memberikan Kartu Indonesia Sehat," ucap Ma'ruf di Gelanggang Olahraga Serbaguna M. Yamin, Payakumbuh, Sumbar, Kamis (7/2/2019).
Dalam acara itu, Beliau langsung menanyakan kepada ribuan jamaah, soal kartu-kartu sakti Jokowi. Menurut Ma'ruf, kartu yang diberikan oleh Jokowi semata-mata hanya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Ada enggak disini Kartu Indonesia Sehat? Ada Kartu Indonesia Pintar, ada enggak disini? Ada Kartu Keluarga Harapan, ada enggak disini?," tanya Ma'ruf.
Sontak sibuan jamaah yang didominasi kaum ibu-ibu itu langsung menjawab. "Ada," jawab mereka. Dia pun langsung menyindir, pihak-pihak yang mempermasalahkan keberadaan kartu sakti itu. Bahkan menyebut tidak ada. Dia pun berharap, kebijakan yang baik bagi masyarakat itu, bisa dilanjutkan lagi. Dan bahkan lebih menjangkau lebih luas lagi.
"Karena itu mudah-mudahan, bisa diteruskan lagi. Supaya lebih besar lagi. Saya akan membantu beliau, untuk memperbesar manfaat dan maslahat yang sudah ada, menyempurnakan manfaat dan kemaslahatan, dan menambah manfaat dan kemaslahatan bagi kita semua," kata Ma'ruf.



Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh adalah bagian dari program Padat Karya Tunai yang bertujuan membangun infrastruktur kerakyatan seperti pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi kecil, penataan kawasan kumuh, penyediaan akses air minum dan sanitasi, serta hunian layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan Program Kotaku yang dilaksanakan secara sinergi antara pihaknya dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat, bertujuan meningkatkan akses infrastruktur kepada kawasan kumuh perkotaan.
"Kalau pemerintah daerah tidak bergerak dan masyarakat tidak terlibat aktif, maka program tidak akan berjalan. Bahkan kawasan yang sudah ditata akan kembali kumuh," kata Basuki Hadimuljono di Jakarta, Kamis (7/2).
Menurut Basuki, program tersebut merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR mendorong dan memberdayakan pemerintah daerah terkait dan partisipasi masyarakat. Dalam kurun waktu empat tahun (2015-2018), Pemerintah dinilai telah berhasil menangani 13.556 hektare kawasan kumuh perkotaan, dan pada 2019 ini akan kembali ditangani kawasan kumuh perkotaan seluas 2.564 hektare dengan anggaran Rp318,3 miliar.
"Sebagai program pemberdayaan masyarakat, keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sangat penting bagi kesuksesan program ini. Bahkan masyarakat juga secara swadaya turut mendanai pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar di daerahnya," ucapnya.
Program penataan kawasan kumuh perkotaan melalui Kotaku bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan komitmen Indonesia dalam melaksanakan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan.



Eva Sundari Politisi PDI Perjuangan mengatakan, komitmen Jokowi-Jusuf Kalla yang kuat terhadap pemberantasan korupsi menjadi dasar kuat bagi tekad memajukan kesejahteraan umum. Ia menilai akuntabilitas di masa pemerintahan Jokowi-JK semakin membaik. Karena Jokowi terus memaksimalkan pelayanan publik dan memberantas korupsi.
"Jokowi-JK telah menyediakan prasyarat penting bagi Indonesia agar dapat bersaing dan menjadi pemenang masa depan, yaitu transparansi dan akuntabilitas," ungkap Eva melalui keterangan tertulisnya, Selasa (5/2).
Berhasilnya penandatanganan kerjasama Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Pemerintah Swiss merupakan bukti nyatanya. Penandatanganan kerjasama tersebut berlangsung di Bern Swiss kemarin (4/2) antara Menkumham Yasona Laoly dengan Bundes Councilor Karin Keller-Sutter.
"Kerjasama ini meruntuhkan mitos bahwa rahasia bank di Swiss tidak bisa dibobol sehingga menjadi tempat persembunyian harta-harta illegal dari WNI," tegas Eva
Pemerintahan Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Jokowi-JK, kata Eva sangat sigap memanfaatkan Gerakan Transparansi Keuangan Global yang bergulir sejak 2016. Hal tersebut pun direspon pemerintah secara cerdas termasuk dengan melahirkan Undang-Undang Pengampunan Pajak, dan diikuti UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
"Dengan adanya MLA ini maka upaya penegakan hukum di Indonesia terkait kejahatan-kejahatan kerah putih misalnya korupsi, money laundring, penghindaran pajak dll bisa dilaksanakan lebih efektif," ucap Eva.
Keberhasilan ini telah meningkatkan posisi Indonesia ke jajaran negara-negara maju lainnya. Hal tersebut secara otomatis meningkatkan tingkat kepercayaan para investor yang tentu berdampak positif pada seluruh perencanaan perluasan maupun pendalaman sektor keuangan dan perbankan Indonesia.
Terlebih kata Eva, berbagai kebijakan pemerintah dalam memerangi praktik korupsi telah berhasil mengantar kemajuan akuntabilitas di Indonesia. Berdasaekan Index Persepsi Korupsi 2018 oleh Transparansi Internasional ranking Indonesia membaik 7 poin dan scorenya membaik 1 poin angka ke 38 yang sebelumnya berada di angka 39.
Keberhasilan ini perlu diapresiasi, mengingat 50 persen negara lainnya tidak menunjukkan perbaikan, apalagi posisi Amerika justru menurun baik dari sisi score maupun peringkat ranking. Salah satu faktor yang diduga berkontribusi ke prestasi Indonesia ini adalah perbaikan transparansi, tata kelola anggaran dan tentu saja internal demokrasi di pemerintahan Jokowi-Jk selama 4 tahun ini.
"Fakta ini membantah dengan sendirinya tuduhan-tuduhan yang sebaliknya dari pihak oposisi terkait akuntabilitas pemerintahan," itutupnya.


Program perbaikan jalan nasional di Provinsi Jawa Tengah akan dipercepat, terutama proyek yang masuk anggaran tahun jamak 2018-2019. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang mengatakan, akan mempercepat realisasi program perbaikan jalan nasional di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Senin (4/2).
"Minggu ini akan kita tetapkan dan minggu depan akan langsung mulai pengerjaan, diharapkan minggu depan bisa dikerjakan dan selesai dalam satu-dua bulan dengan total sekitar 500 kilometer," kata Basuki.
Menurutnya, jalan nasional di Jateng yang akan diperbaiki adalah dari perbatasan dengan Provinsi Jawa Barat sampai batas dengan Provinsi Jawa Timur yang antara lain meliputi Pemalang-Jatim, Rembang-Blora, Pejagan-Wangon dan Kebumen-Jatim. Dari 12 paket proyek perbaikan jalan nasional di Jateng, baru tujuh yang telah ditetapkan, sedangkan sisanya harus dilakukan lelang ulang.
"Karena nilainya di atas Rp100 miliar jadi penetapan di kementerian, selanjutnya menteri menginstruksikan ke Bina Konstruksi agar dipercepat, dalam Minggu ini akan ditetapkan," ujarnya.
Gubernur Ganjar mengatakan, dirinya mengaku sering menerima aduan dari masyarakat terkait kondisi jalan yang rusak, dan kerusakan jalan di jalur pantura yang paling parah. Ganjar merasakan sendiri kondisi jalan berlubang dan bergelombang saat melintas di jalur pantura.
"Berdasarkan laporan masyarakat, Alhamdulillah langsung direspons dengan cepat. Tantangannya sekarang hujan, semoga dalam dua bulan sudah selesai. April dugaan saya akan dikerjakan besar-besaran," katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mengaku telah berkoordinasi dengan Balai Besar Jalan Nasional untuk memperbaiki dan mempercepat kontrak-kontrak penanggulangan jalan terutama yang sudah rusak parah.
"Kemarin baru level perawatan, tapi sebenarnya kontrak sudah disiapkan. Pak Menteri mengatakan yang pantura relatif sudah, untuk jalur tengah Wangon sampai Yogyakarta juga sudah," ujarnya.



Cawapres RI Ma'ruf Amin sangat mendukung diberlakukannya Undang-Undang Pondok Pesantren, Beliau berharap adanya Menteri Pendidikan Pesantren dapat dengan cepat memajukan pendidikan di pondok-pondok pesantren di indonesia.
"Saya mendukung diberlakukannya Undang-Undang Pondok Pesantren. Saat ini Rancangan Undang-Undang Pondok Pesantren masih dibahas di DPR RI," kata Ma'ruf Amin
Dalam sambutannya ketika berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Itqon, Tlogosari, Wetan Pedurungan Semarang, tadi pagi, K.H. Ma"ruf Amin, juga mengatakan pada pembahasan RUU Pondok Pesantren dimungkinkan untuk membuat aturan pendidikan pondok pesantren berada dalam satu direktorat jenderal tersendiri.
"Kalau ada menteri khusus yang membidangi pendidikan di Pondok pesantren, pondok pesantren akan maju dan berkembang," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Kiai Ma'ruf menyebut anggaran pendidikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekitar 20 persen dari total APBN atau sekitar Rp400 triliun. Menurutnya, kalau sekitar Rp10 triliun atau sekitar Rp20 triliun dari anggaran tersebut untuk pembangunan dan operasional pendidikan di pondok pesantren, ponpes akan maju dan berkembang.
"Semoga nanti kalau Pak Jokowi terpilih lagi menjadi Presiden pada periode kedua akan ada Menteri Pendidikan Pesantren," kata Ma'ruf Amin.
Hadir pada pertemuan tersebut, pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon K.H. Ahmad Haris Sodaqoh dan K.H. Solahuddin Sodaqoh, Rais Suriah PBNU K.H. Said Asrori, K.H. Taufiqqurrahman, dan Ketua PWNU Jawa Tengah K.H. Muzammil. Hadir juga Wakil Ketua DPD RI Ahmad Muqowam dan anggota DPR RI Mujib Rohmat.


Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan infrastruktur yang terus digenjot pemerintah saat ini dalam rangka mempersatukan Indonesia.
Presiden mengatakan, di Wamena, Provinsi Papua telah dibangun bandar udara, kemudian di Rembele, Aceh, juga telah dibangun infrastruktur serupa.
"Orang dari Wamena atau Aceh bisa langsung terbang. Inilah yang akan menyatukan kita. Tanpa infrastruktur yang baik, bagaimana kita bisa mempersatukan sebanyak 714 suku di negara kita, ngga ada," katanya.
Presiden mengatakan, sebelumnya pembangunan selalu di Jawa, akan tetapi sekarang dilakukan di luar Jawa.
"Supaya ada pemerataan, ada keadilan dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana infrastruktur di Papua yang kalau dibandingkan dengan tengah dan barat, jomplang sekali," katanya.
Presiden menjelaskan pembangunan trans Papua memang harus dibangun.
"Ada yang tanya saya, apakah pembangunan trans Papua akan menaikkan pertumbuhan ekonomi? Saya bilang, apakah kita menunggu pertumbuhan ekonomi di Papua baru bangun jalannya? Atau kita bangun jalan baru pertumbuhan ekonomi ada," katanya.
Hal ini, lanjut Presiden tak ubahnya ayam dan telur, yang kalau tidak diputuskan tidak akan dikerjakan. Ini masalah pemerataan, masalah keadilan," ujarnya.
Presiden mengatakan, dirinya kaget waktu pertama kali berkunjung ke Wamena dan bertanya kepada masyarakat harga bensin per liternya.
"Jawabnya Rp60ribu-Rp100 ribu per liternya, sementara di Jawa Rp6.450 per liternya. Dimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau ini diterus-teruskan," katanya lagi.
Di Jawa, kata dia, baru naik Rp500 sudah demo selama empat bulan, sementara di Wamena, Puncak Jaya, pegunungan tengah, dengan harga sebesar Rp65 ribu-Rp100 ribu tidak melakukan demo.
"Sedih saya lihat hal itu. Saya perintahkan membeli pesawat angkut khusus bahan bakar minyak untuk kabupaten-kabupaten di pegunungan tengah," ujarnya.
Presiden menyebutkan, subsidi yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp800 miliar bila dibandingkan dengan subsidi tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp300 triliun.
Presiden menegaskan, pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia mutlak diperlukan bila ingin bersaing dengan negara lain.
"Mungkin ada yang sakit, rasakan pahit tapi lihatlah apabila pelabuhan, jalan tol, bandara udara, kelistrikan selesai sangat fundamental untuk sebuah pergerakan ekonomi, menguatkan kita bersaing di era persaingan ini," ujarnya.
Pembangunan jalan Sumatera dan Samarinda, tol Manado-Bitung, bandar udara Wamena dan tempat lainnya untuk meningkatkan daya saing memenangkan kompetisi dengan negara lainnya.
"Apakah kita mau manjakan rakyat dengan subsidi terus-menerus," katanya.
Dengan subsidi BBM sebesar Rp300 triliun selama bertahun-tahun itu bisa merampungkan pembangunan infrastruktur.
"Apa mau diterus-teruskan, buat saya nggak. Kita harus berani memutuskan dan memulai pilihan-pilihan itu. Biaya logistik dan transportasi kita dua kali sampai dua setengah kali dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Mana bisa kita bersaing dengan biaya yang lebih mahal," ujarnya.

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.