Latest Post

Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Prof. KH. Ma'ruf Amin mengatakan, silaturahmi kepada para kiai adalah hal yang wajib dilakukan oleh seorang Ulama. Beliau mengaku tengah membangkitkan jaringan ulama Jawa Barat, seiring gencarnya kunjungan dirinya ke provinsi tersebut.
"Iya itu terus kita lakukan (membangkitkan jaringan ulama)," kata Ma'ruf di sela silaturahminya ke Pondok Pesantren Al Musri Cianjur, Jawa Barat, Kamis (14/2).
Beliau mengatakan, Sabtu tanggal 16 Februari 2019 dirinya akan kembali ke Jawa Barat mengunjungi sejumlah titik, diantaranaya di Purwakarta, Sempur, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Banjar, Ciamis, Banjarsari hingga Pangandaran dan berbelok ke Majenang. Sejauh ini dirinya telah menyambangi sejumlah tempat di Jawa Barat seperti Bogor, Cianjur dan sekitarnya.
Maruf sangat senang karena antusias masyarakat Jawa Barat atas kedatangan dirinya sangat besar. Disela kesibukannya yang padat, Maruf mengaku kerap mendatangi kiai di sejumlah tempat untuk menjalankan fatsun bahwa silaturahmi kepada kiai adalah hal yang perlu dilakukan.
"Memang fatsunnya seperti itu. Jangan sampai mereka mengatakan apa saya tidak butuh dukungannya misalnya. Silaturahim tentu akan mendorong semangat mereka memberikan dukungan," ujarnya.



Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sebanyak empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) akan mulai dibangun pada 2019, dan tujuh dari sebelas yang ditargetakan sudah rampung tahun lalu.

Menurut Basuki, keempat PLBN tersebut yakni Sei Pancang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara; Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat; Sota, Kabupaten Merauke, Papua; dan Long Midang/Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Sementara, hingga akhir 2018, telah dibangun sebanyak tujuh PLBN. Ketujuh PLBN yang sudah rampung pembangunan itu adalah Aruk (Kalimantan Barat), Entikong (Kalimantan Barat), Nanga Badau (Kalimantan Barat), Wini (Nusa Tenggara Timur), Motamasin (Nusa Tenggara Timur), Motaain (Nusa Tenggara Timur), dan Skouw (Papua). “Tujuh PLBN sudah selesai. Mulai 2016 PLBN itu (dibangun) pintunya, diteruskan 2017-2018, pendukungnya, ada kantor imigrasi, kantor kejaksaan, kantor pengelolaan. Pada 2019 ini mulai dibangun empat lagi,” katanya.

Pada awal 2019, pihaknya akan memulai proses lelang untuk pembangunan empat PLBN tersebut. PLBN itu dibangun berdasarkan rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto termasuk Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah menargetkan pembangunan PLBN dapat selesai pada Agustus 2019. PLBN itu merupakan program pemerintah untuk membangun negara dari pinggiran.


Politikus PDI Perjuangan FX Hadi Rudyatmo mengimbau, kepada para pendukung Jokowi tidak terprovokasi berbagai hasutan dari kampanye oleh kubu pesaing. Karena wilayah Surakarta atau Solo akan tetap menjadi basis suara bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Berkunjung ke kediaman calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Rudy diberi wejangan agar terus menjaga wilayah Solo dan sekitarnya. Lalu Rudy yang juga Wali Kota Solo itu mengatakan, pihaknya terus mengimbau agar semua pendukung tidak terprovokasi berbagai hasutan dari kubu sebelah.
"Beliau minta Solo dijaga, oh siap. Solo ditarget 80 persen, Jawa Tengah ditarget 80 persen," kata Rudy saat ditemui di kediaman Ma'ruf Jalan Situbondo, Jakarta, Selasa (12/2).
Meski pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga telah memindahkan markas pemenangan dan sudah mulai intens bergerak di Jawa Tengah. Rudi memastikan, relawan kita dan koalisi partai justru makin solid.
"Yang penting saya menyampaikan, kampanye saya, kampanye yang santun, tidak menjelek-jelekkan calon lain dan kita sampaikan program kerja dari pak Jokowi selama 4 tahun terakhir ini, yang jelas itu," katanya.
Soal posko Prabowo-Sandiaga di Solo, Rudy menganggap itu biasa dalam kompetisi. Berdasarkan pengalamannya, Solo sudah mengalami empat kali pemilihan. Dari situ, kata dia, bisa disimpulkan sangat sulit merebut suara masyarakat untuk berpaling dari Jokowi saat ini. Apalagi Pemilihan Wali Kota Solo tahun 2010 lalu, dia bersama Jokowi menang mutlak hingga 90,9 persen suara di periode kedua.



Presiden Jokowi dalam acara Gala Dinner Peringatan HUT ke-50 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Puri Agung Convention Hall Jakarta mengatakan, peluang pariwisata Indonesia sangat besar, dan ini perlu digarap agar dapat memberikan devisa yang besar bagi negara.
"Peluang pariwisata sangat besar sekali, kita masuk 6 besar negara terindah di dunia kemudian kita juga masuk 10 besar negara yang wajib dikunjungi," katanya calon presiden nomor urut 01 itu.
Pada kesempatan itu, Jokowi didampingi sejumlah pejabat di antaranya Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Jokowi menambahkan bahwa devisa pariwisata sudah mencapai 16 miliar dolar AS sudah mengalahkan kelapa sawit, mengalahkan CPO. Dan sekarang sudah yang paling tinggi. Ia juga pernah menyampaikan kepada Menteri Pariwisata (Menpar) secara khusus terkait besaran anggaran untuk promosi pariwisata.
"Saya pernah menyampaikan ke Menpar sebenarnya butuhnya berapa sih untuk promosi. Pak Menpar minta Rp7 triliun dari sebelumnya Rp1 triliun. Enggak apa-apa sebenarnya tapi pertanyaannya produknya sudah siap belum, saya lihat destinasinya belum siap," katanya.
Karena itu Jokowi memerintahkan Menteri PUPR untuk konsentrasi menggarap 4 destinasi pariwisata prioritas dari 10 Bali Baru yang sedang dikembangkan dari sisi infrastruktur. 4 destinasi pariwisata prioritas yang dikonsentrasikan untuk dibangun infrastruktur pendukungnya lebih dulu yakni Mandalika, Danau Toba, Labuan Bajo, dan Borobudur.
Presiden menegaskan infrastruktur dibangun besar-besaran tahun ini karena juga terkait dengan pengembangan pariwisata termasuk ketersediaan pasokan listrik.Belia juga menekankan infrastruktur juga merupakan pembangunan merata atau berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Kita tidak Jawa sentris tapi Indonesia sentris," katanya.
Hal itu harus dilakukan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan sekadar mendapatkan "return" ekonomi atau politik yang besar karena jika dihitung secara politis dan ekonomi lebih menguntungkan jika membangun Pulau Jawa saja dengan penduduk 149 juta jiwa dari 260 juta penduduk di seluruh Tanah Air.
Beliau lalu mencontohkan mendesaknya pembangunan jalan trans-Papua untuk menekan mahalnya biaya transportasi dan logistik di wilayah paling timur Indonesia itu. Selain itu, bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yakni dalam hal penerapan BBM satu harga di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Papua.
"Saya perintahkan agar menyamakan harga BBM saya beri waktu setahun tapi baru berhasil hampir 2 tahun ternyata enggak mudah, kuncinya beli pesawat khusus untuk BBM," katanya.



Bekerjasama dengan tim dokter Cicendo dan Perdami. Rudi Center dan DPD PDI Perjuangan Babel kembali menggelar operasi katarak gratis yang berlangsung selama tiga hari, di Rumah Sakit Kalbu Intan Medika Pangkalpinang.
Hadir juga dalam acara operasi katarak gratis itu, Walikota Pangkalpinang H Maulan Aklil, Ketua Panitia Operasi mata Katarak Abang Hertza, Bahar Buasan Anggota DPD RI, Tokoh pemuda Babel Alexander serta pengurus panitia.
Pelaksanaan bakti sosial kesehatan ini juga dalam rangka memperingati HUT PDI Perjuangan ke-46. Peserta operasi diikuti pasien dari sejumlah warga di kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Anggota DPR RI Rudianto Tjen, menjelaskan operasi katarak merupakan yang Ketujuh kali dilaksanakan.
"Operasi katarak gratis menjadi agenda tahunan PDI PerjuanganBabel sebagai bentuk kepedulian terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat Babel," ungkapnya.
Dijelaskan Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan ini, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan operasi katarak gratis ini pihaknya masih memberikan kesempatan satu hingga dua hari ini agar segera mendaftarkan diri.
"Silahkan untuk langsung datang ke Rumah Sakit Kalbu Intan Medika ini, karena tim dokternya akan standbye di sini, berapa pun orang yang terindikasi katarak dan sudah layak dioperasi, akan tetap dilakukan," ungkap Rudi.
Tak hanya itu, para pasien dari Bangka Selatan dan Bangka Tengah juga difasilitasi transportasi, akomodasi konsumsi serta tempat menginap bagi keluarga pasien. Karena, jelas Rudi PDI Perjuangan itu untuk rakyat, bekerja untuk rakyat, dan kita betul-betul melayani rakyat. Ia menambahkan, bakti sosial ini sudah menjadi komitmen PDI Perjuangan untuk membantu dan melayani masyarakat Babel dengan sebaik-baiknya.
"Ini komitmen PDI Perjuangan untuk membantu masyarakat Bangka Belitung, dan ini betul-betul akan kita lakukan dengan sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat," jelasnya.
Dalam kesempatan yang baik itu, Ketua DPRD Bangka Belitung H Didit Srigusjaya mengemukakan kegiatan operasi mata katarak merupakan kinerja DPD PDI Perjuangan. Didit menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rudianto Tjen yang telah banyak berbuat kepada masyarakat Babel.
"Melalui operasi katarak membuat bapak-bapak, Ibu-ibu serta adik-adik yang tidak bisa baca Koran menjadi bisa melihat lagi," ungkap Didit.
Tak hanya itu, Ketua panitia Abang Hertza berharap kegiatan ini berguna bagi kemaslahatan masyarakat di Bangka Belitung. Abang Hertza menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPC yang mengirimkan pasien untuk dilakukan operasi mata katarak. Adanya operasi katarak menurut Abang Hertza bisa memberikan hal yang berarti bagi masyarakat di Babel.
"Antusias masyarakat cukup banyak Dari Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Dari data sebelumnya sebanyak 316 orang dan yang terdaftar hari ini, sekitar 446 orang," jelasnya.


Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu ditingkatkan program pemberdayaan dan sinergi dari pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat. Puan Maharani dalam kunjungannya ke Purwokerto, Banyumas mengharapkan, penyaluran bantuan sosial dari pemerintah dapat menurunkan beban masyarakat dan meningkatkan daya beli.
"Dengan menyalurkan bantuan sosial pemerintah berharap dapat menurunkan beban masyarakat yang berpendapatan rendah dan meningkatkan daya beli masyarakat,” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu, juga menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk melakukan perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai intervensi program dan partisipasi masyarakat. Pada era pemerintahan Jokowi ini, penyaluran bantuan sosial terus ditingkatkan untuk keluarga miskin.
Bantuan Sosial itu dilakukan melalui Bansos PKH, Bansos Pangan, KIS dan KIP. Program KIP itu kata Puan adalah untuk menghilangkan hambatan ekonomi para siswa yang orang tuanya tak mampu membiayai untuk bersekolah.
"Untuk itu saya berharap anak-anak penerimaan KIP terus semangat, rajin belajar dan dapat meraih cita-cita. Saya juga berharap kepada para guru agar dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan pelayanan pendidikan yang semakin bermutu. Pemerintah juga tetap memperhatikan dan menyalurkan Tunjangan Pendidikan Guru agar meningkatkan kesejahteraan guru," katanya.
Dalam kesempatan itu pula, Ia juga berdialog dengan masyarakat penerima bantuan dan berpesan agar uang yang didapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan sebagaimana mestinya.
"Kalau bisa uang bantuan tersebut digunakan untuk kegiatan mandiri, kegiatan yang dapat menghasilkan atau meningkatkan ekonomi keluarga, misalnya untuk usaha," pungkasnya.



Rumah kediaman Anton Charliyan di Tasikmalaya didatangi sekelompok orang yang mengenakan pakaian hitam. Ternyata mereka adalah perwakilan masyarakat adat Sunda yang ada di Jawa Barat, yang mengenakan pakaian adat sunda serba hitam.
Ketua adat sunda Ade mengatakan, kedatangan mereka ke kediaman Abah Anton (nama panggilannya) merupakan bentuk dukungan terhadap pasangan capres cawapres nomor 01 Jokowi-KH Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 mendatang. Selain itu mereka juga mendukung beberapa Caleg dari PDI Perjuangan, salah satunya Abah Anton, Caleg yang mereka dukung tak hanya Abah Anton.
Mereka juga mendukung Hj.Ajeng Anjarsari, Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat dari PDI Perjuangan mewakili Dapil Kota/Kabupaten Tasikmalaya serta Hj.Ina Kartina Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat dari PDI Perjuangan mewakili Dapil Kabupaten Garut.
“Kami mendukung Pak Jokowi karena jelas keberhasilannya memimpin Indonesia periode ini. Sedangkan dukungan kepada Abah Anton karena beliau sebagai tokoh masyarakat yang sangat peduli terhadap masyarakat adat Sunda khususnya dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya, bahkan semenjak beliau menjabat Kapolwil Priangan,”ungkap Ade. Kamis (7/2),
Sementara itu, Anton Charliyan yang juga Caleg DPR-RI dari PDI Perjuangan mewakili Dapil Jabar XI, menyambut gembira dukungan dari masyarakat adat se Jawa Barat itu. Ia menyatakan bahwa dirinya juga merupakan bagian dari masyarakat adat.
”Sebagai orang Sunda, saya tentu memperhatikan masyarakat Tatar Sunda supaya lebih maju di segala bidang. Jadi, masyarakat adat merupakan salah satu keluarga saya juga, yang akan saya perhatikan, ” pungkas mantan Kapolda Jawa Barat ini.


Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menyampaikan, Indonesia merupakan negara aman, makmur, dan subur. Pemerintahan era Presiden Joko Widodo memanfaatkannya dengan membangun infrastruktur untuk menunjang perekonomian Indonesia. Beliaiu mengatakan itu saat menghadiri tablig akbar di depan ribuan jemaah tarekat di Payakumbuh, Sumatera Barat.
"Pak Jokowi sudah memulai, misalnya dengan membangun jalan tol dimana-mana, memberikan Kartu Indonesia Sehat," ucap Ma'ruf di Gelanggang Olahraga Serbaguna M. Yamin, Payakumbuh, Sumbar, Kamis (7/2/2019).
Dalam acara itu, Beliau langsung menanyakan kepada ribuan jamaah, soal kartu-kartu sakti Jokowi. Menurut Ma'ruf, kartu yang diberikan oleh Jokowi semata-mata hanya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Ada enggak disini Kartu Indonesia Sehat? Ada Kartu Indonesia Pintar, ada enggak disini? Ada Kartu Keluarga Harapan, ada enggak disini?," tanya Ma'ruf.
Sontak sibuan jamaah yang didominasi kaum ibu-ibu itu langsung menjawab. "Ada," jawab mereka. Dia pun langsung menyindir, pihak-pihak yang mempermasalahkan keberadaan kartu sakti itu. Bahkan menyebut tidak ada. Dia pun berharap, kebijakan yang baik bagi masyarakat itu, bisa dilanjutkan lagi. Dan bahkan lebih menjangkau lebih luas lagi.
"Karena itu mudah-mudahan, bisa diteruskan lagi. Supaya lebih besar lagi. Saya akan membantu beliau, untuk memperbesar manfaat dan maslahat yang sudah ada, menyempurnakan manfaat dan kemaslahatan, dan menambah manfaat dan kemaslahatan bagi kita semua," kata Ma'ruf.



Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh adalah bagian dari program Padat Karya Tunai yang bertujuan membangun infrastruktur kerakyatan seperti pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi kecil, penataan kawasan kumuh, penyediaan akses air minum dan sanitasi, serta hunian layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan Program Kotaku yang dilaksanakan secara sinergi antara pihaknya dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat, bertujuan meningkatkan akses infrastruktur kepada kawasan kumuh perkotaan.
"Kalau pemerintah daerah tidak bergerak dan masyarakat tidak terlibat aktif, maka program tidak akan berjalan. Bahkan kawasan yang sudah ditata akan kembali kumuh," kata Basuki Hadimuljono di Jakarta, Kamis (7/2).
Menurut Basuki, program tersebut merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR mendorong dan memberdayakan pemerintah daerah terkait dan partisipasi masyarakat. Dalam kurun waktu empat tahun (2015-2018), Pemerintah dinilai telah berhasil menangani 13.556 hektare kawasan kumuh perkotaan, dan pada 2019 ini akan kembali ditangani kawasan kumuh perkotaan seluas 2.564 hektare dengan anggaran Rp318,3 miliar.
"Sebagai program pemberdayaan masyarakat, keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sangat penting bagi kesuksesan program ini. Bahkan masyarakat juga secara swadaya turut mendanai pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar di daerahnya," ucapnya.
Program penataan kawasan kumuh perkotaan melalui Kotaku bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan komitmen Indonesia dalam melaksanakan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan.



Eva Sundari Politisi PDI Perjuangan mengatakan, komitmen Jokowi-Jusuf Kalla yang kuat terhadap pemberantasan korupsi menjadi dasar kuat bagi tekad memajukan kesejahteraan umum. Ia menilai akuntabilitas di masa pemerintahan Jokowi-JK semakin membaik. Karena Jokowi terus memaksimalkan pelayanan publik dan memberantas korupsi.
"Jokowi-JK telah menyediakan prasyarat penting bagi Indonesia agar dapat bersaing dan menjadi pemenang masa depan, yaitu transparansi dan akuntabilitas," ungkap Eva melalui keterangan tertulisnya, Selasa (5/2).
Berhasilnya penandatanganan kerjasama Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Pemerintah Swiss merupakan bukti nyatanya. Penandatanganan kerjasama tersebut berlangsung di Bern Swiss kemarin (4/2) antara Menkumham Yasona Laoly dengan Bundes Councilor Karin Keller-Sutter.
"Kerjasama ini meruntuhkan mitos bahwa rahasia bank di Swiss tidak bisa dibobol sehingga menjadi tempat persembunyian harta-harta illegal dari WNI," tegas Eva
Pemerintahan Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Jokowi-JK, kata Eva sangat sigap memanfaatkan Gerakan Transparansi Keuangan Global yang bergulir sejak 2016. Hal tersebut pun direspon pemerintah secara cerdas termasuk dengan melahirkan Undang-Undang Pengampunan Pajak, dan diikuti UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
"Dengan adanya MLA ini maka upaya penegakan hukum di Indonesia terkait kejahatan-kejahatan kerah putih misalnya korupsi, money laundring, penghindaran pajak dll bisa dilaksanakan lebih efektif," ucap Eva.
Keberhasilan ini telah meningkatkan posisi Indonesia ke jajaran negara-negara maju lainnya. Hal tersebut secara otomatis meningkatkan tingkat kepercayaan para investor yang tentu berdampak positif pada seluruh perencanaan perluasan maupun pendalaman sektor keuangan dan perbankan Indonesia.
Terlebih kata Eva, berbagai kebijakan pemerintah dalam memerangi praktik korupsi telah berhasil mengantar kemajuan akuntabilitas di Indonesia. Berdasaekan Index Persepsi Korupsi 2018 oleh Transparansi Internasional ranking Indonesia membaik 7 poin dan scorenya membaik 1 poin angka ke 38 yang sebelumnya berada di angka 39.
Keberhasilan ini perlu diapresiasi, mengingat 50 persen negara lainnya tidak menunjukkan perbaikan, apalagi posisi Amerika justru menurun baik dari sisi score maupun peringkat ranking. Salah satu faktor yang diduga berkontribusi ke prestasi Indonesia ini adalah perbaikan transparansi, tata kelola anggaran dan tentu saja internal demokrasi di pemerintahan Jokowi-Jk selama 4 tahun ini.
"Fakta ini membantah dengan sendirinya tuduhan-tuduhan yang sebaliknya dari pihak oposisi terkait akuntabilitas pemerintahan," itutupnya.


Program perbaikan jalan nasional di Provinsi Jawa Tengah akan dipercepat, terutama proyek yang masuk anggaran tahun jamak 2018-2019. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang mengatakan, akan mempercepat realisasi program perbaikan jalan nasional di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Senin (4/2).
"Minggu ini akan kita tetapkan dan minggu depan akan langsung mulai pengerjaan, diharapkan minggu depan bisa dikerjakan dan selesai dalam satu-dua bulan dengan total sekitar 500 kilometer," kata Basuki.
Menurutnya, jalan nasional di Jateng yang akan diperbaiki adalah dari perbatasan dengan Provinsi Jawa Barat sampai batas dengan Provinsi Jawa Timur yang antara lain meliputi Pemalang-Jatim, Rembang-Blora, Pejagan-Wangon dan Kebumen-Jatim. Dari 12 paket proyek perbaikan jalan nasional di Jateng, baru tujuh yang telah ditetapkan, sedangkan sisanya harus dilakukan lelang ulang.
"Karena nilainya di atas Rp100 miliar jadi penetapan di kementerian, selanjutnya menteri menginstruksikan ke Bina Konstruksi agar dipercepat, dalam Minggu ini akan ditetapkan," ujarnya.
Gubernur Ganjar mengatakan, dirinya mengaku sering menerima aduan dari masyarakat terkait kondisi jalan yang rusak, dan kerusakan jalan di jalur pantura yang paling parah. Ganjar merasakan sendiri kondisi jalan berlubang dan bergelombang saat melintas di jalur pantura.
"Berdasarkan laporan masyarakat, Alhamdulillah langsung direspons dengan cepat. Tantangannya sekarang hujan, semoga dalam dua bulan sudah selesai. April dugaan saya akan dikerjakan besar-besaran," katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mengaku telah berkoordinasi dengan Balai Besar Jalan Nasional untuk memperbaiki dan mempercepat kontrak-kontrak penanggulangan jalan terutama yang sudah rusak parah.
"Kemarin baru level perawatan, tapi sebenarnya kontrak sudah disiapkan. Pak Menteri mengatakan yang pantura relatif sudah, untuk jalur tengah Wangon sampai Yogyakarta juga sudah," ujarnya.

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.